kicknews.today- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa penundaan mutasi pejabat eselon II dilingkup pemerintah daerah NTB murni karena adanya persyaratan administrasi yang belum lengkap.
Jumat 25 april 2025 pukul 15.30 Wita di Gedung Tambora Lantai II kantor gubernur NTB merupakan sekilas undangan mutasi pejabat eselon II dilingkup pemprov NTB yang tersebar luas tapi batal di laksanakan. Menurut gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, batalnya mutasi ini murni karena adanya persyaratan administrasi yang belum final. Alasan administratif ini baru diketahui menjelang pelaksanaan pelantikan, setelah dilakukan pemeriksaan akhir terhadap semua persyaratan pejabat yang akan dilantik.
Dirinya berkomitmen dalam mutasi pejabat jabatan tinggi ini tidak boleh ada prosedur yang salah. Semua proses harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada teguran dari KASN. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk melindungi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilantik. Menurutnya, jika mutasi ini dilakukan tanpa hati-hati, akan berdampak besar kepada para OPD yang terdampak pergeseran.
”Kalau prosedurnya salah, dampaknya besar, bisa sampai menghambat kenaikan pangkat mereka nanti. Jadi lebih baik kita hati-hati,’’ tegas Lalu Iqbal.
Ia juga membantah tudingan yang menyebut jika batalnya mutasi karena keterlibatan sekda NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si
Yang menandatangani surat undangan bukan dirinya padahal semua administrasi tetap mengikuti jalur perintah Gubernur dan sekda justru mendukung penuh proses rotasi jabatan ini.
“Pak Sekda tidak menghambat. Justru beliau paling bersemangat agar ini segera terlaksana supaya mesin birokrasi berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal juga tidak mau ambil pusing dengan spekulasi yang beredar luas terkait batalnya mutasi karena pemerintahan Iqbal-Dinda tidak solid atau terkesan tidak harmonis padahal semuanya dalam kondisi yang sangat baik.
”Kami semua solid, dari Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga seluruh jajaran mendukung langkah ini,’’ jelasnya.
Hanya saja, menjelang beberapa jam sebelum mutasi, ternyata persyaratan administrasi belum lengkap. Persyaratan tersebut menurut Wakil Gubernur NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri adalah murni disebabkan oleh belum terbitnya rekomendasi fisik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut wagub meskipun rekomendasi telah disetujui secara substansi, namun proses penandatanganan tersebut terhalang karena keberangkatan Menteri Dalam Negeri ke luar negeri sehingga belum sempat ditandatangani.
“Rekom itu sudah disetujui cuma karena ada keberangkatan pak Kemendagri ke Luar Negeri sehingga itu belum sempat ditandatangani,” ungkapnya.
Iya juga menyebut jika surat undangan yang beredar kemarin adalah draf bukan undangan resmi.
“Kalau yang tidak resmi mungkin sudah beredad luas. Karena itu kita tahan jangan keluarkan dulu sebelum ada kepastian. Begitu sore harinya kita langsung sampaikan bahwa kita tunda,” ucap gubernur yang akrab di sapa Miq Iqbal. (Wii)
