kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Apel Perdana pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah yang dirangkaikan dengan acara Halal Bi Halal, bertempat di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB pada Selasa, 8 April 2025.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam arahannya menekankan pentingnya meninggalkan cara-cara lama dalam praktik birokrasi dan mendorong penerapan sistem meritokrasi sebagai langkah transformasi pemerintahan. Ia menyatakan bahwa pendekatan birokrasi konvensional selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan daerah, sehingga dibutuhkan perubahan dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat.
Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin pemerintahan sebelumnya atas dedikasi mereka, namun menegaskan bahwa bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), ia bertekad membawa perubahan nyata bagi birokrasi NTB. Menurutnya, sudah saatnya birokrasi keluar dari zona nyaman dan mulai membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi siapa pun yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berkontribusi, sejalan dengan komitmen pembangunan sistem meritokrasi yang akan diterapkan secara bertahap di seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Wakil Gubernur Umi Dinda yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan penuhnya terhadap visi dan arah kebijakan yang disampaikan Gubernur. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim dan sinergi yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan tujuan bersama di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Apel dan Halal Bi Halal ini juga menjadi momentum silaturahmi antar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Acara diakhiri dengan tradisi salam-salaman dan saling memohon maaf sebagai bentuk penyambung kebersamaan pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Melalui momen ini, pasangan Iqbal–Dinda memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan mereka akan bergerak ke arah reformasi birokrasi yang lebih selektif, berorientasi pada kompetensi, dan menjadikan transformasi SDM sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat NTB. (wn-bii)
