kicknews.today – Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam memberikan pelayanan kepada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, BKPSDM KLU hanya memiliki sekitar 21 pegawai ASN, sementara jumlah ASN yang harus dilayani mencapai lebih dari 3.000 orang.
Kondisi tersebut mendorong BKPSDM menghadirkan inovasi pelayanan berbasis digital melalui aplikasi Melbao atau Melayani Berbasis Online.
Kepala BKPSDM KLU, Zulfahrudin mengatakan, aplikasi tersebut dikembangkan untuk membuat pelayanan kepegawaian lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel dan profesional.
“Targetnya semua ASN, bukan hanya eselon II,” kata Zulfahrudin, Kamis (10/9/2026).
Melbao nantinya tidak hanya menjadi kanal pengurusan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyediakan ruang konsultasi bagi ASN. Sementara pengusulan layanan tetap dilakukan melalui OPD masing-masing.
Pada tahap awal, terdapat lima layanan yang tengah dikembangkan. Yakni pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tugas belajar, izin belajar, serta penggunaan gelar.
Digitalisasi ini diharapkan dapat memangkas persoalan yang selama ini muncul akibat keterlambatan informasi maupun ketidaktahuan ASN mengenai prosedur administrasi kepegawaian.
Zulfahrudin mencontohkan persoalan kenaikan gaji berkala. ASN yang seharusnya sudah memasuki masa kenaikan gaji, namun terlambat melakukan pengusulan, kerap baru mengetahui persoalan tersebut setelah waktunya terlewat.
“Dengan adanya ini maka dia bisa konsultasi, misalnya lewat sistem,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan personel dan sarana pelayanan menjadi salah satu alasan utama inovasi tersebut dikembangkan. Selain jumlah ASN yang harus dilayani jauh lebih besar dibandingkan jumlah pegawai BKPSDM, pihaknya juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas karena belum memiliki gedung kantor sendiri.
“Jumlah ASN kita hanya 21, kita melayani 3.000-an lebih ASN yang ada di Lombok Utara. Tentu kita kewalahan,” jelasnya.
Melbao, lanjut Zulfahrudin, juga menjadi bagian dari inovasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di daerah.
Saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan penjajakan. BKPSDM mulai memperkenalkannya kepada para sekretaris perangkat daerah agar nantinya sistem tersebut dapat dipahami dan digunakan secara bersama-sama.
Zulfahrudin berharap seluruh perangkat daerah nantinya dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk memberikan pelayanan kepada ASN di lingkungan masing-masing.
“Target kami ke depan pelayanan BKPSDM ini bisa maksimal sesuai harapan. Sehingga semua perangkat daerah menggunakan sistem layanan untuk memberikan pelayanan kepada ASN,” tutupnya. (gii)
