kicknews.today – Rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuai sorotan dari Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani. Ia menegaskan bahwa proses mutasi harus dilaksanakan secara objektif, jauh dari nuansa kedekatan personal maupun kepentingan politik sesaat.
“Ini bukan soal kedekatan atau kepentingan politik, tapi soal bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (25/04/2025).
Agus menekankan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kompetensi. Menurutnya, pejabat yang ditempatkan di posisi strategis, terutama sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus memiliki kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang mumpuni.
Ia menyebut, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pejabat dalam mengelola program dan pelayanan publik.
“Penempatan figur yang cakap dan kompeten di pucuk pimpinan OPD adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Sebaliknya, jika jabatan strategis diisi oleh individu yang tidak memiliki kapabilitas yang memadai, maka bukan hanya program-program yang akan terbengkalai, tapi pelayanan kepada masyarakat pun akan terhambat,” katanya.
Di tengah dinamika politik dan birokrasi menjelang perombakan struktur jabatan di beberapa instansi, Agus juga mengajak semua pihak untuk membangun semangat kebersamaan, baik antar unsur pemerintah maupun dengan masyarakat.
“Tidak ada agenda yang lebih urgen saat ini selain bagaimana kita bergandeng tangan, saling bahu membahu membangun Lombok Utara menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.
Ia berharap, mutasi kali ini tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, melainkan bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan harapan yang kuat dari legislatif, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berkompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya. (gii-bii)
