kicknews.today – Persoalan ganti rugi lahan pembangunan jembatan penghubung beberapa desa di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, NTB belum usai. Sejumlah warga kembali melakukan aksi dengan menutup akses jembatan tersebut.
Mereka kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang tak kunjung membayar ganti rugi lahan. Harusnya Pemda Bima bisa mempercepat persoalan itu mengingat sudah berjalan sejak tahun 2021.
“Iya sudah dua hari ditutup. Hingga sekarang masih berlangsung,” kata Kapolsek Madapangga Ipda Kader, Rabu (17/1/2024).
Kader mengatakan, dalam aksinya pemilik lahan menuntut Pemkab Bima agar membayar ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Sebab, lahan tersebut telah digunakan sudah sejak 2021.
“Sejumlah pemilik tuntut Pemkab Bima untuk membayar kompensasi lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Lahan itu digunakan sudah berlangsung tiga tahun,” terangnya.
Pihaknya berusaha membujuk pemilik lahan agar membuka blokade jembatan tersebut. Namun, tidak membuahkan hasil dan mereka masih bersikeras untuk tutup sampai Pemkab Bima membayar ganti rugi lahan.
“Sudah kami dekati meminta agar jembatan dibuka, tapi pemilik masih ngotot,” bebernya.
Dampak dari penutupan jembatan yang dibangun pasca banjir bandang tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Para pengendara roda dua dan empat yang ingin melintas terpaksa dialihkan melalui Cabang Kampila, Kecamatan Madapangga.
“Untuk sementara, arus dialihkan ke Cabang Kampila,” terangnya.
Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin mengaku pihak terkait seperti Dinas PUPR dan BPBD telah melakukan rapat koordinasi di ruang Sekda, Selasa (16/1/2024), membahas tuntutan sejumlah pemilik lahan terkena pembangunan jembatan itu.
Sebagai langkah awal, dari hasil rapat tersebut akan diturunkan tim apraisal guna melakukan penghitungan lahan. Setelah itu baru ditentukan, apakah nanti lahan ditukar guling atau dibayar.
“Tim Apraisal akan turun dulu, baru ditentukan seperti apa penyelesaiannya,” pungkas Suryadin. (jr)
