kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD KLU, Senin (03/11/2025).
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan pentingnya menjaga optimisme di tengah adanya pemotongan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp266 miliar atau sekitar 20 persen dari total anggaran daerah.
Dalam rapat tersebut, Najmul menekankan bahwa pemotongan dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat adalah kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh daerah. Meski demikian, ia meminta seluruh pihak untuk tidak larut dalam kekhawatiran, namun justru menjadikannya momentum memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, saya sampaikan tadi kepada kawan-kawan di DPRD bahwa kita harus tetap membangun optimisme walaupun pemotongan dana transfer ke daerah itu menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah pusat. Tetapi saya tidak ingin itu menjadi sesuatu yang kita ratapi,” tegas Bupati.
Najmul menyampaikan dua langkah strategis yang akan didorong dalam menghadapi tantangan fiskal ini, yaitu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan tanpa membebani APBD.
Salah satu terobosan yang dipersiapkan ialah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Kita harus punya cara menyiasati itu, satu memaksimalkan PAD, kedua mencari inovasi-inovasi. Salah satunya merencanakan KPBU PJU. Kalau itu bisa kita lakukan, pelayanan ke masyarakat meningkat, APBD tidak terganggu, bahkan kita dapat keuntungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa proses penyusunan APBD 2026 masih berjalan. Seluruh usulan pembangunan dari masyarakat melalui Musrenbang dan reses DPRD telah dihimpun. Tahap selanjutnya, Pemda akan melakukan penyelarasan dan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah pascapemotongan anggaran.
“Setelah permasalahan APBD ini nanti, kita akan tahu mana yang terpotong, tertunda, dan tidak. Semua usulan jalan, jembatan, dan lainnya kita kumpulkan. Begitu kita lihat kebutuhan melebihi kemampuan, baru kita sisir mana yang bisa ditunda sementara,” katanya.
Bupati juga menyebut pemotongan anggaran dari pusat dapat dilihat sebagai cara pemerintah memotivasi daerah untuk lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran.
“Anggaplah pemotongan APBD itu cara pemerintah memaksa kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran,” tutupnya. (gii/*)
