kicknews.today – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pelaku usaha mikro dan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pedagang Asongan Kabupaten Lombok Utara (APA KLU) menggelar silaturahmi dengan Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, Kamis (05/06/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun koordinasi yang lebih solid antara pedagang dan pemerintah daerah.

Ketua APA KLU, Syahroni menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkenalkan organisasi yang baru dibentuk tersebut kepada Wakil Bupati, sekaligus membuka ruang kerja sama dalam berbagai program ke depan.
”Silaturahmi ini kami maksudkan untuk memperkenalkan keberadaan APA KLU kepada Bapak Wakil Bupati agar kami bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama. Kami juga meminta izin untuk menyampaikan kesiapan Bupati untuk menjadi pembina APA KLU,” ujar Syahroni.
Ia juga mengungkapkan bahwa APA KLU akan menggelar acara pelantikan pengurus pada tanggal 18 Juni 2025 mendatang. Syahroni berharap, baik Bupati maupun Wabup dapat hadir dalam acara tersebut, yang rencananya akan digelar di ruang terbuka agar masyarakat luas mengetahui keberadaan asosiasi ini.
“Kami ingin APA KLU menjadi wadah yang menampung aspirasi para pedagang, menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah, serta memotivasi pedagang asongan lainnya untuk bergabung. Target kami adalah memiliki 500 anggota di setiap kecamatan,” tambahnya.
Sementara, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri menyambut hangat inisiatif dari APA KLU. Ia menyatakan kesiapan Pemda untuk mendukung peran asosiasi sebagai jembatan antara pedagang dan pemerintah.
“Kami dari Pemda menyambut baik silaturahmi ini. APA KLU bisa menjadi penyambung yang memberikan kontribusi positif bagi para pedagang di Lombok Utara. Kami juga akan membentuk garis koordinasi agar proses pengurusan izin dan kebutuhan lainnya bisa berjalan lancar,” tegas Kusmalahadi.
Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan kehadiran APA KLU dapat memperkuat posisi pedagang asongan. Hal ini sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi lokal, sekaligus menciptakan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. (gii-bii)