kicknews.today – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun di balik itu, laju penurunannya dinilai menjadi yang paling progresif dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) KLU, Isa, SE., MM menjelaskan bahwa data kemiskinan yang dirilis bersifat makro dan tidak disajikan secara rinci berdasarkan nama dan alamat individu.
“Memang kemiskinan ini adalah data makro, tidak by name by address. Sejak awal berdirinya Lombok Utara, angka kemiskinan kita masih tertinggi, saat ini berada di angka 20,74 persen,” ujarnya, Selasa (21/04/2026).
Meski demikian, Isa menekankan bahwa tren penurunannya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menilai hal tersebut tidak lepas dari potensi ekonomi daerah yang terus berkembang.
“Yang luar biasa itu progres penurunannya. Potensi ekonomi di Lombok Utara cukup mumpuni untuk mendorong perubahan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data BPS, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 35 persen. Selain itu, sektor perdagangan, industri, dan jasa juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Menariknya, sektor jasa akomodasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat hunian kamar hotel di Lombok Utara yang disebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lain di NTB.
“Kalau kita lihat indikator tingkat hunian kamar hotel, Lombok Utara ini tertinggi. Artinya sektor pariwisata kita cukup bergeliat,” jelas Isa.
Dalam tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan paling signifikan terjadi pada 2025, yakni dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen. Sementara untuk data tahun 2026, saat ini masih dalam tahap finalisasi dan menunggu rilis resmi dari BPS pusat.
“Data 2026 sudah selesai survei, tinggal menunggu perhitungan dari BPS RI. Setelah itu baru kami laporkan ke kepala daerah,” katanya.
Isa menegaskan, faktor utama yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor pertanian dan usaha produktif lainnya. Komoditas seperti cengkeh, kakao, serta hortikultura menjadi andalan masyarakat.
Selain itu, mulai berkembangnya usaha tambak udang di sejumlah wilayah juga dinilai berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja baru.
“Semakin banyak usaha yang tumbuh, semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Dari situlah masyarakat memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.
Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), salah satunya melalui indikator konsumsi kalori.
“Kalau konsumsi kalorinya di atas 2.100 kalori per kapita per hari, maka tidak dikategorikan miskin. Jika di bawah itu, baru masuk kategori miskin,” tutupnya. (gii/*)
