kicknews.today – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami penurunan sekitar 20 persen dari persentase awal sebanyak 43 persen. Untuk menekan angka kemiskinan ini, pemerintah daerah (pemda) Lombok Utara pun melakukan berbagai upaya, salah satunya menjalin kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) untuk pemberian hak akses dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek).
Bupati KLU, Djohan Sjamsu, mengatakan ada beberapa usaha dan ikhtiar yang dilakukan Pemda dalam rangka menurunkan kemiskinan di Lombok Utara.
“Kita harap dengan kerjasama ini dapat menurunkan kembali angka kemiskinan di daerah yang masih tersisa,” kata Djohan, Jumat (06/09/2024).
Penanggulangan kemiskinan di KLU kedepannya akan menggunakan data kemiskinan sebagaimana acuan. Terlebih Lombok Utara dianggap sebagai daerah yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan. Dimana persentasenya sangat bagus dibanding dengan sebelumnya.
Dikatakan Djohan, menurunnya angka kemiskinan di KLU berkat kolaborasi dan kerja keras yang dilakukan semua stakeholder.
“Kita ingin Lombok Utara semakin maju dan masyarakat menjadi sejahtera dengan didukung ekonomi yang juga baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas Tirta Sutedjo menuturkan data Regsosek merupakan satu data untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Data Regsosek ini dapat digunakan untuk perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di daerah serta mengatasi kemiskinan,” katanya.
“Pada tahun 2024 ini data sudah dimutahirkan untuk dilakukan update kembali. Apalagi pemanfaatan data Regsosek sangat baik untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Bappeda KLU Nur Asmaun Gunadi menyebutkan data Regsosek adalah data yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat serta tingkat kesejahteraan yang berguna untuk penanggulangan kemiskinan di KLU.
Dalam data Regsosek yang sudah dibangun agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
“Untuk saat ini berdasarkan data BPS angka kemiskinan sebesar 23,96 persen. Hal ini sangat penting sekali digunakan untuk mengatasi kemiskinan di KLU. Kita harap semoga bisa turun lagi,” ucapnya. (gii)
