kicknews.today – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkfungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU).Pembayaran gaji yang telah lama dinantikan sejak Januari 2026 dipastikan mulai masuk ke rekening masing-masing pegawai secara bertahap dan ditargetkan seluruhnya tuntas pada Senin mendatang. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, M. Najib mengatakan, proses transfer saat ini masih berlangsung. Pencairan dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan atau limit jumlah transaksi yang dapat diproses bendahara setiap harinya. “Insyaallah Senin besok sudah total bisa masuk di rekening masing-masing. Sekarang masih ditransfer secara bertahap karena ada limit jumlah transfer per hari di bendahara kita,” ungkap Najib, Minggu (22/11/2026). Dia menjelaskan, pembayaran tersebut merupakan akumulasi honor selama 10 bulan. Dengan asumsi besaran honor Rp1 juta per bulan, masing-masing PPPK paruh waktu akan menerima sekitar Rp10 juta. Jumlah penerima pembayaran tersebut diperkirakan mencapai 500-an orang, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai miliaran rupiah. Menurut Najib, pencairan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik dan pegawai paruh waktu yang selama ini telah menjalankan tugas serta mengabdi untuk daerah, meskipun hak mereka belum diterima sejak awal tahun. “Alhamdulillah, pemerintah daerah kita memperhatikan tenaga paruh waktu ini dengan sungguh-sungguh. Ini bukti bahwa pimpinan kita sangat peduli kepada pendidikan. Harapan para pendidik agar mereka diperhatikan akhirnya terjawab,” ujarnya. Sementara itu, terkait tenaga honorer yang masih tersisa di sejumlah satuan pendidikan, Najib menjelaskan bahwa pembiayaan honorarium mereka untuk sementara masih ditanggung masing-masing sekolah melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS). Besaran honor yang diterima tenaga honorer tidak seragam karena menyesuaikan kemampuan anggaran BOS di masing-masing sekolah serta jumlah jam mengajar. Dia mencontohkan, sekolah dapat menetapkan besaran honor berdasarkan perhitungan per jam mengajar. Dengan demikian, semakin banyak jam mengajar yang diperoleh, semakin besar pula honor yang diterima, sepanjang sesuai kemampuan anggaran sekolah dan ketentuan penggunaan dana BOS. Lebih lanjut, Najib berharap ke depan seluruh tenaga honorer yang masih tersisa dapat memperoleh kepastian status melalui proses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik melalui jalur CPNS maupun PPPK. Menurutnya, kebijakan tidak lagi membuka pengangkatan tenaga honorer baru menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kepegawaian agar seluruh tenaga yang bekerja di instansi pemerintah memiliki status kepegawaian yang jelas. “Harapannya, ke depan dengan adanya pengangkatan CPNS dan mungkin PPPK lagi, seluruh tenaga yang bekerja di instansi pemerintah sudah menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. Jadi tidak ada lagi istilah PPPK paruh waktu karena itu sifatnya sementara untuk mengatasi kondisi saat ini,” tutupnya. (gii/*)



