Komisi VIII DPR RI desak Pemkab Bima dan Dompu perbaiki pelayanan CJH

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Mahdalena (foto kicknews.today/wn)
rokok ilegal

kicknews.today – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Mahdalena, mendorong pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna dimanfaatkan sebagai biaya transportasi udara (pesawat) bagi calon jemaah haji (CJH) khususnya CJH dari Kabupaten Bima dan Dompu menuju Lombok.

 

Menurut Mahdalena, dukungan anggaran tersebut penting untuk meringankan beban perjalanan jemaah, terutama jemaah lanjut usia (lansia) yang harus menempuh perjalanan darat hingga belasan jam menuju Embarkasi Lombok.

 

Ia menilai perjalanan menggunakan bus dari Bima ke Mataram yang memakan waktu sekitar 15 jam cukup menguras tenaga jemaah. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi kesiapan fisik mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci.

 

Ia mencontohkan pengalaman pemberangkatan tahun sebelumnya. Menurutnya, banyak jemaah yang sudah kelelahan ketika tiba di Embarkasi Lombok akibat panjangnya perjalanan darat, ditambah rangkaian persiapan dan pelepasan oleh pemerintah daerah.

 

“Terus terang melihat keadaan tahun lalu, kasihan, capek banget. Dari Mataram ke Bima itu kan sekitar 15 jam. Tentu 15 jam ini tidak mungkin calon jamaah haji ini siap-siapnya 15 jam, kan tentu ada persiapan, pelepasan dari jajaran pemerintah daerah dan ini sangat menyita energi dari para calon jamaah haji, sehingga ketika mereka sampai di embarkasi sudah capek duluan,” kata Mahdalena saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026)

 

Ia berharap pengalaman pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada musim haji tahun 2027 mendatang. Mahdalena mengaku saat ini telah mendorong komunikasi dengan Kanwil Kementerian Agama NTB agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Bima dan Bupati Dompu, turut membahas kemungkinan pengalokasian anggaran penerbangan bagi jemaah haji.

 

Ia juga mempertanyakan mengapa Pemerintah Kota Bima dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung transportasi udara jemaah, sementara Kabupaten Bima dan Dompu belum melakukan hal serupa, Padahal dari sisi ketersediaan penerbangan, hal itu sangat memungkinkan. Bandara di Bima saat ini sudah dilayani pesawat ATR dengan frekuensi dua penerbangan dalam satu hari.

 

“Kenapa Kota Bima bisa mengalokasikan untuk hal tersebut, kenapa Kabupaten Bima dan Dompu tidak?”  tegasnya.

 

Terkait kesiapan bandara, Mahdalena menilai Bandara Bima saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung penerbangan menuju Lombok. Maskapai seperti Wings Air dan TransNusa dinilai dapat menjadi pilihan untuk melayani perjalanan jemaah.

 

 

“Kalau bandara sih kan sekarang untuk di Bima cukup lah, seperti ATR bisa, satu hari bisa dua flight. Tapi kan kalau ada kita melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap pihak penerbangan, saya yakin untuk jam penerbangan kan bisa ditambah,” katanya.

 

 

Mahdalena menegaskan, persoalan biaya penerbangan memang membutuhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah. Sebab, alokasi yang tersedia selama ini dinilai masih sebatas mencukupi biaya transportasi bus.

 

“Makanya harus ada keberpihakan anggaran dari APBD. Kami mendorong agar ada biaya dari APBD yang dialokasikan untuk membantu jemaah haji. Sekarang biaya yang dialokasikan cukup untuk biaya bus saja. Harapan saya ada alokasi tambahan agar calon jemaah haji tidak naik bus lagi, tetapi naik pesawat,” imbuhnya. (wii)

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Bq Wina

–

Artikel Terkait

Ultah

OPINI