Kendaraan listrik kembali menjamur di tiga gili, siap-siap disita petugas

Rapat Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan OPGAB yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar di Aula Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026). (Foto. kicknews.today/Ist)
rokok ilegal

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara mulai mematangkan langkah penertiban kendaraan berpenggerak motor listrik yang tidak sesuai ketentuan di kawasan wisata Gili Matra, meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Penertiban tersebut akan dilakukan melalui Operasi Gabungan (OPGAB) Tahun 2026 dengan melibatkan berbagai unsur aparat dan instansi terkait.

 

Keseriusan pemerintah daerah dalam menata transportasi di kawasan wisata unggulan tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan OPGAB yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar di Aula Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026).

 

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Perhubungan KLU Moh. Iwan Maret Asmara, Kepala Satpol PP KLU Totok Surya Saputra, perwakilan TNI-Polri, sejumlah kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

 

Dalam arahannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa kawasan Tiga Gili memiliki karakteristik khusus sebagai destinasi wisata berbasis pariwisata berkelanjutan atau ekowisata. Karena itu, sistem transportasi di kawasan tersebut sejak awal diarahkan menggunakan moda transportasi tidak bermotor, seperti cidomo, cikar, dan sepeda kayuh.

 

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan identitas Tiga Gili sebagai kawasan wisata yang bebas polusi udara dan suara.

 

“Guna menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan, pemerintah daerah telah menetapkan pengaturan kuota kendaraan tidak bermotor melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2024,” jelasnya.

 

Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kendaraan berpenggerak motor listrik di kawasan Tiga Gili semakin marak. Bahkan, sejumlah kendaraan disebut beroperasi tanpa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

 

Menurut Najmul, kondisi tersebut berpotensi mengganggu tata kelola transportasi, mempersempit ruang gerak di jalan, serta meningkatkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya.

 

Persoalan ini juga tidak hanya menyangkut ketertiban dan keselamatan. Keberadaan kendaraan listrik yang tidak sesuai ketentuan dikhawatirkan memicu persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha transportasi tradisional yang selama ini menjadi bagian dari karakteristik Tiga Gili.

 

Selain itu, persoalan kepatuhan terhadap kewajiban retribusi juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi tata kelola penerimaan daerah dari sektor perhubungan.

 

Sebagai landasan penegakan aturan, Pemkab Lombok Utara mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik di Kawasan Tiga Gili Matra.

 

Bupati Najmul menekankan, pelaksanaan operasi gabungan harus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi antarlembaga. Mengingat kompleksitas persoalan di lapangan, seluruh unsur yang terlibat harus memiliki kesamaan persepsi agar penertiban berjalan efektif, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.

 

“Pelaksanaan OPGAB ini akan melibatkan pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri,” ungkapnya.

 

Sejumlah unsur yang dilibatkan di antaranya Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda NTB, Satuan Brimob Polda NTB, Polres Lombok Utara, serta Koramil jajaran Kodim 1606/Mataram yang wilayah teritorialnya meliputi Kabupaten Lombok Utara. Operasi tersebut juga melibatkan perwakilan dari 22 instansi strategis lainnya.

 

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah menargetkan adanya kesepakatan teknis terkait standar operasional prosedur (SOP) penindakan di lapangan. Termasuk di dalamnya mekanisme evakuasi hingga penyitaan kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan.

 

“Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab personel dari masing-masing instansi juga akan kami rumuskan secara jelas. Di samping itu, evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai rencana,” tutupnya. (gii/*)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Anggi

–

Artikel Terkait

OPINI