kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Elektronik Standar Pelayanan Minimal (e-SPM) Tahun 2026 yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, di Hotel House Sire Lombok, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti 57 peserta dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu SPM di lingkungan Pemkab Lombok Utara.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, Suparman mengungkapkan, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lombok Utara pada 2025 mencapai 99,62 persen. Capaian tersebut menempatkan Lombok Utara di posisi ketiga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di bawah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTB.
“Alhamdulillah di tahun 2025 capaian SPM kita yaitu 99,62 persen. Kita masih di urutan ketiga, terpaut 0,0 sekian. Mudah-mudahan bisa terkejar,” ungkap Suparman.
Tak hanya SPM, Lombok Utara juga mencatat prestasi dalam Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (NPPD). Pada 2025, KLU berhasil meraih peringkat terbaik di tingkat NTB dan menempati posisi tujuh besar nasional.
“Alhamdulillah kalau NPPD di tahun 2025 kita peringkat terbaik di NTB, saat itu masih urutan ke-7 nasional, untuk NPPD urutan 10 besar di nasional,” jelasnya.
Menurut Suparman, Bimtek tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam penyusunan dan pelaporan penerapan SPM melalui aplikasi e-SPM.
Setelah pemaparan materi dari narasumber, peserta dijadwalkan melakukan bedah laporan masing-masing OPD guna mengidentifikasi berbagai kekurangan, termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang belum terpenuhi secara optimal.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Murni 2027. Salah satu perhatian yang turut disoroti adalah pemenuhan kebutuhan program Rumah Rakyat.
“Jadi harapan kami mana urusan wajib yang belum bisa terpenuhi. Beberapa kemarin termasuk Rumah Rakyat yang jadi concern kita juga, supaya nilai kita bisa lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dalam arahannya menegaskan bahwa penerapan SPM tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau sebatas pemenuhan laporan pemerintah daerah. Lebih dari itu, SPM merupakan tanggung jawab mendasar pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak dan berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun capaian angka pelaporan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya tersusunnya dokumen atau terpenuhinya kewajiban pelaporan, melainkan sejauh mana pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara,” tegas Najmul.
Dia juga mengingatkan seluruh OPD agar menyusun program dan kegiatan berdasarkan data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan berbasis data dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perencana program ini saya harap berbasis data semuanya. Tidak ada yang kita hanya sekadar membayangkan saja, tetapi datanya sudah harus lengkap,” ujarnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas akibat pemangkasan anggaran, Najmul turut mendorong perangkat daerah untuk memperkuat inovasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghambat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Terlebih, Bappeda kini telah bertransformasi menjadi Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), sehingga diharapkan mampu memperkuat pengembangan inovasi yang berdampak terhadap pembangunan daerah.
“Inovasi itu menjadi penting sekali artinya di saat-saat kita seperti ini, di saat keuangan daerah kita terpotong, kemudian juga keterbatasan fiskal kita, maka hal ini harus dipandang secara positif. Pemerintah daerah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan inovasi daerah yang insyaallah akan bermanfaat bagi daerah kita,” jelasnya.
Bupati juga meminta seluruh OPD pengampu SPM memberikan perhatian serius terhadap indikator pelayanan dasar yang belum mencapai target. Setiap kekurangan harus diidentifikasi penyebabnya dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran agar alokasi sumber daya pemerintah lebih tepat sasaran.
“Identifikasi penyebab belum tercapainya target dan rumuskan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing. Hasil evaluasi hendaknya menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kebijakan dan sumber daya yang disiapkan semakin tepat sasaran,” pintanya.
Najmul turut menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri atas pendampingan dan arahan teknis yang diberikan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu perangkat daerah mengatasi kendala dalam penyusunan laporan sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan e-SPM.
Menurutnya, laporan yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan data yang tersusun secara runtut, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi riil pelayanan dasar, menyusun perencanaan, hingga menentukan kebijakan yang tepat.
“Kualitas pelaporan e-SPM harus seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan yang baik membantu kita melihat kondisi secara jelas dengan adanya runtut yang jelas mengenai data, perencanaan, sampai kepada pelaporan,” tutupnya. (gii/*)



