kicknews.today – Penyaluran insentif bagi guru ngaji dan marbot di Kabupaten Lombok Timur kembali menghadapi persoalan serius. Proses pencairan yang semestinya dilakukan pada triwulan kedua tahun 2026 justru tersendat akibat persoalan validasi data, kesalahan biodata penerima hingga munculnya pergantian nama yang dinilai tidak sesuai dengan usulan awal dari desa dan kecamatan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Lombok Timur, Jamali, mengakui bahwa proses verifikasi data menjadi kendala utama. Bahkan, hingga memasuki tahapan yang disebut hampir final, masih ditemukan ketidaksesuaian data guru ngaji dan marbot yang diusulkan oleh masing-masing kecamatan.
Persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Sebab, data penerima insentif juga berkaitan langsung dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kesalahan identitas, terutama data KTP, membuat proses pembayaran melalui rekening penerima tidak bisa dilakukan secara mudah.
“Memang banyak sekali masukan dari hampir semua kecamatan terkait data guru ngaji yang diusulkan. Sampai tahap penandatanganan insentif, ditemukan banyak data yang tidak sesuai dengan usulan awal,” ungkap Jamali, Selasa (17/11/2026).
Yang lebih mengkhawatirkan, dalam proses pemutakhiran data tersebut muncul sejumlah nama baru yang menggantikan penerima sebelumnya. Pergantian itu disebut terjadi karena kesalahan biodata, tetapi prosesnya justru memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan dan transparansi mekanisme penetapan penerima.
Jamali mengakui pihaknya menerima usulan perubahan dari desa dan kecamatan. Kesra kemudian melakukan verifikasi, termasuk berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait administrasi kependudukan.
Namun, verifikasi yang dilakukan dinilai masih menyisakan persoalan. Sebab, menurut Jamali, pihaknya lebih banyak melakukan pemeriksaan berdasarkan kesesuaian biodata, sementara keberadaan dan aktivitas penerima sebagai guru ngaji maupun marbot perlu dipastikan langsung di lapangan.
“Kami menekankan agar yang menerima insentif benar-benar orang yang bekerja sebagai guru ngaji dan marbot. Kalau memang bukan guru ngaji atau marbot, tentu itu di luar pengetahuan kami,” tegasnya.
Jamali menyebut pihaknya masih membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk memastikan penerima benar-benar.
Di sisi lain, perubahan data yang terus terjadi membuat proses pencairan semakin rumit. Kesra mengaku kesulitan melakukan verifikasi ulang karena harus mencocokkan data dengan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi kependudukan. Jika dilakukan perubahan kembali, prosesnya dikhawatirkan semakin panjang.
Berdasarkan data yang disampaikan Jamali, jumlah penerima program tersebut terdiri atas 2.015 guru ngaji, 990 marbot, 21 imam masjid, dan 201 pimpinan masjid.
Besarnya jumlah penerima membuat ketepatan pendataan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Apalagi, anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar.
Adapun besaran insentif guru ngaji disebut Rp350 ribu per bulan, sedangkan marbot Rp300 ribu per bulan. Namun, pembayaran insentif tahun ini baru direncanakan untuk tiga bulan.
Jamali menyebut sebenarnya masih terdapat sisa anggaran. Akan tetapi, dana tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan validasi data pribadinya salah dan keliru sehingga itu kesulitan pihaknya. (cit)


