kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyiapkan langkah penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini menyusul berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 303,18 miliar.
Penurunan transfer tersebut membuat Pemkab Lombok Utara harus menghitung ulang struktur pendapatan dan belanja daerah agar tetap seimbang dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Utara, Maya Siswandi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini terus mematangkan penyusunan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kondisi fiskal terbaru.
Menurutnya, penyusunan anggaran tahun mendatang harus dilakukan secara realistis, terukur, dan disiplin, dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan ini benar-benar memiliki dasar penganggaran yang jelas, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Jumat (13/11/2026)
Maya menjelaskan, salah satu fokus utama dalam proses penyesuaian tersebut adalah menyelaraskan asumsi belanja dengan informasi terbaru mengenai alokasi transfer dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah daerah saat ini memastikan proyeksi pendapatan, khususnya yang bersumber dari pemerintah pusat, benar-benar sesuai dengan alokasi resmi yang telah ditetapkan.
“Dengan demikian, APBD yang disusun nantinya tidak hanya baik secara perencanaan, tetapi juga realistis dari sisi kemampuan fiskal dan dapat dilaksanakan secara efektif,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 di hadapan DPRD Lombok Utara, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyampaikan bahwa pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 1,34 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 1,33 triliun.
Namun, proyeksi tersebut menghadapi tantangan setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD Lombok Utara sebesar Rp590,37 miliar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
Jumlah tersebut turun cukup tajam dibandingkan proyeksi transfer dalam rancangan APBD sebelumnya yang mencapai Rp 893,55 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 303,18 miliar yang harus diantisipasi pemerintah daerah.
Kondisi ini menuntut Pemkab Lombok Utara melakukan rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, serta mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Najmul Akhyar menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran,” tutupnya. (gii/*)
