kicknews.today – Dalam kesiapan menuju pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT pada 2028 mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan tidak ada pembangunan venue baru, guna menghemat anggaran negara serta mencegah terjadinya fasilitas olahraga yang terbengkalai atau mangkrak setelah PON selesai, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal ini di sampaikan gubernur NTB H Lalu Muhamad iqbal dalam rapat koordinasi bersama 10 kabupaten/kota di NTB, Jumat (13/11/2026) pagi.
“Amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada hanya melakukan revitalisasi, renovasi atau perbaikan-perbaikan. Jadi bukan membangun”, terang Gubernur iqbal rapat koordinasi bersama 10 kabupaten/kota di NTB, Jumat (13/11/2026) pagi.
Terkait kesiapan sarana olahraga, Gubernur menekankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Revitalisasi, renovasi, dan perbaikan dinilai lebih efisien dibandingkan membangun venue baru.
“Fokus kita memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada. Venue yang sudah ada tinggal melakukan revitalisasi, renovasi dan perbaikan. Jadi bukan membangun venue baru,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan venue baru tetap dimungkinkan, tetapi diarahkan kepada pihak swasta. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memusatkan dukungan anggaran pada peningkatan kualitas dan kesiapan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON.
Gubernur juga mengingatkan bahwa seluruh program harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan fasilitas dan aset yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah tidak adanya pemborosan. Kita harus memanfaatkan fasilitas dan barang yang sudah tersedia, kemudian mengoptimalkannya agar dapat digunakan secara maksimal,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Miq Iqbal menyampaikan bahwa pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penyesuaiannya akan mempertimbangkan kebutuhan, komitmen, serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah.
Sementara itu, Wali Kota Mataram sekaligus Ketua KONI Provinsi NTB, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas sejumlah kegiatan awal serta replikasi dan revitalisasi program yang dapat diterapkan di daerah.
“Kami sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di sejumlah kota sebagai langkah awal. Kemudian, hari ini kami juga membahas mengenai replikasi dan revitalisasi berbagai program yang nantinya dapat diterapkan di daerah,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov NTB mendorong kesamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terarah dan saling mendukung. Sinkronisasi dan harmonisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kesiapan NTB menyukseskan PON XXII/2028, tetapi juga memastikan setiap sumber daya pembangunan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain persiapan PON, pertemuan juga membahas penguatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), khususnya dalam penanganan persoalan sampah dan pemulihan lingkungan. Gubernur Miq Iqbal menilai persoalan sampah dan kondisi kawasan hutan membutuhkan komitmen bersama serta langkah nyata dari seluruh pemerintah daerah.
Implementasinya antara lain melalui gerakan pembersihan sampah secara bersama-sama di berbagai wilayah dan penanaman kembali pohon, terutama pada kawasan yang rawan banjir. Upaya tersebut diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat. (wii*)
