kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyiapkan langkah strategis untuk menyikapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 303 miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin saat membacakan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD KLU, Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Sahabudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap rancangan APBD 2027. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar terkait perbedaan angka pendapatan transfer, Sahabudin menjelaskan bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp 945 miliar lebih merupakan akumulasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 893,55 miliar dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 52 miliar lebih.
Namun, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-95/PK/2026, alokasi transfer pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar.
“Dengan demikian, terdapat penurunan atau selisih sebesar Rp303 miliar lebih. Menyikapi kondisi ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD, tanpa harus menunggu APBD Perubahan,” tegasnya.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Lombok Utara akan melakukan efisiensi terhadap belanja operasi yang dinilai bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Anggaran tersebut selanjutnya diarahkan untuk memperkuat belanja modal dan pembangunan infrastruktur dasar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh kecamatan.
Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp 395,01 miliar. Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB serta gabungan Fraksi PDI-P, PKN, dan PBB, Sahabudin memastikan peningkatan target PAD tidak akan dilakukan dengan membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya peningkatan PAD, kata dia, akan ditempuh melalui digitalisasi pembayaran pajak menggunakan aplikasi SIPENDA, pemasangan tapping box, intensifikasi uji petik pajak hotel dan restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
“Peningkatan PAD dilakukan tanpa menaikkan beban retribusi masyarakat kecil. Kita akan mengoptimalkan potensi yang sudah ada melalui sistem digitalisasi dan pengawasan yang lebih baik,” jelasnya.
Persoalan kinerja organisasi perangkat daerah juga menjadi perhatian pemerintah. Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai soliditas kerja antar-OPD, Sahabudin menegaskan bahwa evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan secara objektif berdasarkan perjanjian kinerja.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak akan mentoleransi ego sektoral maupun budaya kerja yang hanya berorientasi menyenangkan pimpinan. Penataan jabatan juga akan dilaksanakan sesuai dengan sistem merit.
Selain itu, Pemkab Lombok Utara berkomitmen memvalidasi dan mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD secara proporsional melalui Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat dapat terakomodasi dalam program pembangunan.
Untuk mengantisipasi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerintah daerah juga akan mempercepat proses lelang dan pengadaan barang dan jasa sejak triwulan pertama. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi program sekaligus memaksimalkan penyerapan anggaran.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan PNI terkait besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp 516,6 miliar atau sekitar 38,65 persen dari total belanja daerah, Pemkab Lombok Utara akan menyusun peta jalan pengendalian belanja pegawai dengan memanfaatkan masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Langkah yang disiapkan meliputi moratorium rekrutmen tenaga non-ASN, penataan formasi berdasarkan analisis beban kerja, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kondisi riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di Lombok Utara.
Terkait rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp 5,75 miliar, khususnya kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM yang saat ini tengah menjalani audit, Sahabudin memastikan realisasinya akan dilakukan secara hati-hati.
Penyertaan modal tersebut harus didasarkan pada hasil audit, kajian kelayakan investasi, serta target penurunan tingkat kebocoran air yang terukur.
“Hal-hal yang bersifat teknis dan lebih rinci akan kita bahas serta sempurnakan bersama dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD,” tutupnya. (gii/*)
