kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyaluran bantuan program Desa Berdaya bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Hingga November 2026, sebanyak 5.162 KPM menjadi sasaran program dengan nilai bantuan Rp7 juta per penerima atau total anggaran mencapai Rp 36,134 miliar.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, proses pencairan bantuan saat ini masih berlangsung. Pemprov NTB menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan 100 persen pada akhir November 2026.
“Insyaallah akhir bulan ini sudah 100 persen. Uangnya sudah masuk ke rekening penerima sehingga bisa langsung diambil,” ujarnya, Kamis 12/11/2026).
Dia menjelaskan, percepatan pencairan sempat terkendala gangguan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Jumat lalu. Gangguan tersebut menyebabkan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dapat dilakukan sehingga pencairan sempat tertunda.
Meski demikian, proses administrasi terus dikebut. Bahkan, pada akhir pekan pihaknya telah menandatangani sekitar 600 dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa dan Bima.
Menurut Masyhuri, bantuan sebesar Rp 7 juta tersebut tidak diberikan tanpa peruntukan. Setiap KPM wajib mengajukan proposal usaha yang menjadi dasar penggunaan anggaran. Karena itu, penerima tidak diperkenankan menggunakan dana di luar rencana yang telah diajukan.
“Belanjanya sesuai dengan yang tertera di proposal. Jadi tidak boleh berbeda dengan proposalnya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan didorong mengembangkan berbagai jenis usaha produktif. Sektor peternakan menjadi bidang yang paling banyak diminati, dengan jumlah penerima lebih dari 3.000 KPM. Selain itu, terdapat usaha perdagangan, jasa, perikanan hingga pertanian.
Bentuk bantuan pun tidak selalu berupa pengadaan barang atau sarana usaha. Penerima dapat memanfaatkannya sebagai modal usaha sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan yang tercantum dalam proposal.
“Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, kami bersama pendamping desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan melakukan pendampingan serta pengawasan langsung terhadap penerima,” katanya.
Pendampingan teknis melibatkan dinas terkait, seperti peternakan, pertanian dan perikanan, sesuai sektor usaha yang dikembangkan KPM. Sementara Dinas Sosial akan memastikan penggunaan dana sesuai proposal yang telah disetujui.
Masyhuri menegaskan, monitoring tidak akan menunggu usaha penerima berjalan lama. Pengawasan direncanakan mulai Desember 2026 agar penggunaan bantuan dapat dikendalikan sejak awal.
“Jangan sampai setelah uangnya habis baru kita monitor. Tidak ada gunanya. Karena itu, Desember nanti sudah mulai kita lakukan monitoring supaya tidak salah arah,” jelasnya.
Siapkan 6.567 KPM untuk Tahun 2027
Di sisi lain, Pemprov NTB mulai menyiapkan keberlanjutan program Desa Berdaya pada 2027. Jumlah calon penerima sementara diproyeksikan mencapai 6.567 KPM yang tersebar di 37 desa.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan melalui proses validasi ulang. Pendataan dilakukan melalui pendamping desa berdaya yang telah direkrut sebanyak 140 orang, serta verifikasi administrasi oleh Dinas Sosial melalui aplikasi.
“Kriteria dari penerima dan besaran bantuan pada 2027 masih sama, Rp 7 juta per KPM. Penerima tahun sebelumnya juga tidak diperbolehkan kembali mendapatkan bantuan sehingga program dapat menjangkau keluarga lain yang memenuhi kriteria,” sebutnya.
Untuk tahun anggaran 2027, Pemprov NTB telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp52 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Anggaran tersebut awalnya disusun untuk menjangkau sekitar 7.500 KPM, tetapi hasil pendataan sementara menunjukkan jumlah calon penerima tidak mencapai target tersebut.
Dia juga mengungkapkan sejumlah evaluasi dari pelaksanaan program tahun ini yang akan menjadi bahan perbaikan pada 2027. Salah satunya terkait penempatan pendamping desa yang selama ini masih ditemukan berasal dari wilayah cukup jauh dari lokasi dampingan.
“Ke depan, kita akan upayakan pendamping berasal dari desa setempat. Jika tidak tersedia, maka kami akan pilih dari desa terdekat agar proses pendampingan lebih efektif dan tidak terkendala jarak maupun biaya operasional,” ujarnya.
Selain itu, persoalan ketidaksesuaian data kependudukan juga menjadi perhatian. Perbedaan alamat dusun antara KTP dan data pada Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTEN) kerap menghambat proses administrasi pencairan bantuan.
Karena itu, perbaikan dan validasi data akan diperkuat sejak awal agar tidak kembali menjadi kendala saat proses pencairan maupun penyusunan SPJ.
“Kita sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari tahap pertama. Idenya masih sama, tetapi ada beberapa perbaikan yang kita lakukan, baik dari sisi pendamping maupun ketertiban data kependudukan,” tutupnya. (gii/*)
