kicknews.today – Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang merencanakan peningkatan status tersebut secara bertahap mulai 2027.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan program pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, Najmul menegaskan bahwa kewenangan dan mekanisme pengangkatan sepenuhnya mengikuti kebijakan serta tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemkab KLU dalam hal ini hanya berperan mengupayakan dan mengusulkan agar tenaga PPPK paruh waktu di daerah tersebut dapat terakomodasi.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan program dari pusat untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Tetapi semuanya yang menentukan dan menggerakkan itu adalah pusat. Pemerintah daerah hanya berusaha memajukan dan mengusulkan semuanya. Kita harapkan semua bisa diterima,” ungkap Najmul, Kamis (12/11/2026).
Terkait kemungkinan beban anggaran daerah apabila ribuan PPPK tersebut beralih menjadi pegawai penuh waktu, Najmul menyebut skema pembiayaan nantinya diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dia bahkan menyinggung kemungkinan konsekuensi penempatan pegawai apabila nantinya status kepegawaian mereka berada di bawah pemerintah pusat. Artinya, para pegawai harus siap mengikuti ketentuan penempatan sesuai kebutuhan pemerintah.
“Kalau nanti sudah menjadi pegawai pusat, mungkin saja ditempatkan di mana pun. Jadi harus siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.
Najmul menambahkan, proses peningkatan status tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan mengikuti tahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab KLU akan menyesuaikan seluruh proses dengan regulasi dan petunjuk teknis yang nantinya diterbitkan.
Dukungan Bupati tersebut sejalan dengan proses administrasi yang saat ini tengah berjalan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KLU. Tercatat sebanyak 2.504 PPPK paruh waktu dan 325 PPPK penuh waktu masuk dalam proses perpanjangan perjanjian kerja.
Kepala Bidang Kepegawaian Daerah BKPSDM KLU, I Gede Suadnyana sebelumnya menyampaikan bahwa proses entri data perpanjangan bagi PPPK paruh waktu ditargetkan segera rampung dengan masa kerja terhitung mulai 1 Januari 2027.
“Untun PPPK penuh waktu ini punya masa perpanjangan sesuai dengan tanggal mulai tugas masing-masing, yakni Februari, Maret, dan April,” katanya.
Di tengah proses tersebut, BKPSDM masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, termasuk kepastian skema penggajian apabila nantinya pembiayaan dialihkan ke pemerintah pusat.
“Kami harap kebijakan tersebut dapat terealisasi sesuai rencana sehingga memberikan kepastian bagi ribuan tenaga PPPK yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan pemerintahan dan masyarakat,” tutupnya. (gii/*)
