kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mendorong digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan aplikasi PERSADA (Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor usaha hotel dan restoran.
Penerapan aplikasi tersebut diawali dengan kegiatan sosialisasi yang melibatkan 50 pelaku usaha hotel dan restoran sebagai peserta percontohan atau pilot project pada Rabu (11/11/2026) di Aula Lombok Golf Kosaido (Sira House Lombok). Melalui program ini, pemerintah daerah berharap proses pelaporan dan penyetoran pajak dapat dilakukan secara lebih mudah, tertib, dan transparan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara, Tri Darma Sudiana mengatakan, penerapan aplikasi PERSADA sebenarnya telah lama direncanakan. Namun, proses realisasinya membutuhkan sejumlah tahapan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang selaku pihak yang mengembangkan aplikasi tersebut.
“Sudah lama ingin kita lakukan, tetapi terkendala karena harus menempuh berbagai proses dengan Kota Malang. Aplikasi ini merupakan buatan Kota Malang yang diberikan secara gratis kepada kita,” ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi ini penting dilakukan seiring pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam pelayanan publik. Di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha maupun masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis aplikasi karena keterbatasan literasi digital dan kebiasaan menggunakan mekanisme konvensional.
Karena itu, Bapenda tidak hanya memperkenalkan aplikasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaannya. Bahkan, pemerintah daerah akan memfasilitasi proses pemasangan hingga penginstalan aplikasi pada perangkat milik wajib pajak, khususnya pengusaha hotel dan restoran.
Tri Darma menyebutkan, jumlah wajib pajak di Lombok Utara mencapai lebih dari 1.800. Namun, pada tahap awal penerapan PERSADA, baru 50 wajib pajak yang dilibatkan sebagai peserta percontohan.
“Kami memilih 50 peserta ini sebagai pilot project. Harapannya, aplikasi ini bisa diterapkan dalam manajemen perusahaan masing-masing dan nantinya menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya,” jelasnya.
Dia juga mengapresiasi tingginya kehadiran pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, partisipasi pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting agar penerapan sistem digitalisasi pendapatan daerah dapat berjalan sesuai harapan.
Sementara, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan bahwa, penerapan PERSADA bukan sekadar pergantian sistem pembayaran dari manual ke digital. Lebih dari itu, digitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya baru dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Menurut Najmul, optimalisasi PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Semakin optimal pendapatan yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya mengandalkan pola konvensional. Harus terus dikembangkan melalui sistem yang lebih terintegrasi, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, melalui dukungan sistem digital, pengelolaan data perpajakan diharapkan semakin baik, administrasi lebih efektif, serta proses pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal. Bahkan, keterbukaan informasi memungkinkan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pengawas, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem tersebut.
Najmul juga mengingatkan para pelaku usaha bahwa pajak yang dipungut dari konsumen merupakan amanat yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Misalnya, pajak dari transaksi pembelian makanan di restoran maupun pembayaran jasa penginapan di hotel merupakan bagian dari uang konsumen yang dititipkan melalui pelaku usaha untuk disalurkan kepada pemerintah.
Karena itu, dia meminta seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Sebab, penyimpangan terhadap uang pajak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kewajiban kepada pemerintah, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan dana yang telah dipercayakan konsumen.
Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan dari pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia juga menyinggung mekanisme pembagian hasil pajak dan retribusi daerah (PHRD) kepada desa. Menurutnya, desa yang memiliki kontribusi penerimaan pajak lebih besar, seperti desa-desa di kawasan Gili, juga memperoleh alokasi melalui mekanisme tersebut.
“Jadi, semuanya itu diambil oleh pemerintah kemudian dibagikan kembali. Tidak ada pemerintah menggunakan sendiri,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Najmul meminta Bapenda memastikan sosialisasi PERSADA dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan seluruh pelaku usaha. Dia menekankan agar penerapan teknologi tersebut tidak justru menimbulkan kesulitan baru, melainkan memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
“Dengan dimulainya sosialisasi dan penerapan PERSADA ini, kami herharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin modern dan transparan, sekaligus mendorong peningkatan PAD sebagai salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah,” tutupnya. (gii/*)
