kicknews.today – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mengantongi data resmi terkait jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah tersebut. Meski demikian, sejumlah pengaduan ketenagakerjaan dari pekerja masih diterima, terutama menyangkut hak-hak setelah PHK dan pembayaran upah.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya sejauh ini lebih banyak berupa pengaduan pekerja, seperti persoalan pesangon yang tidak dibayarkan setelah PHK maupun pembayaran gaji yang tidak sesuai.
“Yang ada laporan resmi itu pengaduan. Misalnya, ada pemutusan hubungan kerja tetapi tidak dibayar pesangon, kemudian ada juga yang gajinya tidak dibayar penuh. Kalau terkait berapa jumlah PHK, sampai hari ini saya belum mendapatkan informasinya,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Dia mengakui, data PHK kemungkinan tersebar di masing-masing kabupaten/kota, mengingat aktivitas perusahaan dan penanganan persoalan ketenagakerjaan juga berada di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Aidy berharap angka PHK di NTB tidak mengalami peningkatan. Harapan itu sejalan dengan perkembangan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterimanya, tingkat pengangguran di NTB turun dari 9,6 persen menjadi 9,1 persen. Penurunan tersebut, menurutnya, mengindikasikan adanya sekitar 5.000 orang yang berhasil terserap ke dalam lapangan pekerjaan.
“Kalau melihat angka pengangguran kita yang turun, dari 9,6 menjadi 9,1 persen, berarti ada sekitar 5.000 orang yang mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Aidy menilai kondisi ketenagakerjaan di NTB sejauh ini masih relatif kondusif. Menurutnya, karakteristik industri di NTB berbeda dengan sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang memiliki konsentrasi industri manufaktur lebih besar dan berpotensi terdampak dinamika ekonomi.
Sementara di NTB, sektor industri dinilai belum terlalu dominan. Adapun sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah cenderung memiliki kondisi usaha yang lebih stabil.
“Kalau di Jawa mungkin yang lebih besar terdampak itu industri-industri. Kita di sini industrinya agak kurang. Kalau industri tambang, itu relatif lebih stabil,” tutupnya. (gii)
