kicknews.today – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan kategori ATS, penyediaan program beasiswa, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan kembali mendapatkan akses pendidikan.
Kepala Dikbudpora KLU, M. Najib, menjelaskan ATS di Lombok Utara terbagi dalam tiga kategori.
Pertama, anak yang putus sekolah. Kedua, anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ketiga, anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan.
“ATS di KLU saat ini dominan pada kategori anak yang tamat sekolah namun tidak melanjutkan, seperti dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Sedangkan untuk anak yang murni putus sekolah jumlahnya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemerintah Daerah KLU menyiapkan dua skema bantuan pendidikan, yakni beasiswa retrieval dan beasiswa transisi.
Beasiswa retrieval diperuntukkan bagi anak yang telah putus sekolah untuk direkrut kembali melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Mereka kemudian dapat menyelesaikan pendidikan melalui program Paket A, B, maupun C.
Sementara beasiswa transisi diberikan kepada anak yang telah menyelesaikan pendidikan pada satu jenjang, tetapi terkendala biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Melalui dua program beasiswa itu pemda membantu ATS,” ucapnya.
Najib mengatakan, data ATS saat ini masih bersifat fluktuatif sehingga proses validasi dan verifikasi terus dilakukan.
Pemutakhiran data tersebut melibatkan tim pusat bersama sejumlah organisasi mitra, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Berdasarkan pemetaan wilayah, angka ATS masih cukup tinggi di Kecamatan Bayan. Jumlah tersebut kemudian cenderung menurun ke wilayah bagian barat Lombok Utara.
“Angka ini, kalau kita buka data online, dia selalu berubah-ubah. Makanya itu para PKBM-PKBM kita sedang bekerja untuk itu. Sekarang kalau kita pantau memang sudah mulai menurun,” jelasnya.
Di sisi lain, Najib menilai faktor ekonomi semestinya tidak lagi menjadi alasan utama anak tidak melanjutkan pendidikan.
Sebab, pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan, mulai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan gratis, hingga program Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin ekstrem kategori desil 1 dan 2.
“Sekarang ketika anak itu tergolong miskin desil 1-2, itu kan bisa masuk Sekolah Rakyat. Jadi, kita berharap orang tua mendorong dan mengikhlaskan anaknya agar bisa masuk di sana,” katanya.
Meski demikian, penanganan ATS di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan sosial dan budaya.
Di antaranya orang tua yang masih enggan berpisah dengan anak untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, anak yang ditarik dari sekolah untuk membantu orang tua bekerja ketika musim panen, hingga persoalan pernikahan usia muda.
Dikbudpora KLU pun terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat agar pentingnya pendidikan semakin dipahami.
“Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan. Untuk mengantisipasi pernikahan dini, kami juga bersinergi dengan jajaran kepolisian dan pemerintah desa guna melakukan sosialisasi secara masif,” pungkasnya. (*)
