kicknews.today – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan sejumlah agenda kegiatan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah angka pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dalam setahun terakhir.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Lombok Utara, Evi Winarni mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat persiapan kegiatan pra-May Day yang direncanakan berlangsung pada 30 April, sementara kegiatan puncak akan difokuskan pada pasca-May Day, yakni 3 Mei 2026.
“Untuk konsep kegiatan masih kami matangkan, namun kemungkinan besar isu pengangguran terbuka akan menjadi perhatian utama,” ujarnya, Selasa (21/04/2026).
Evi menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka di Lombok Utara saat ini tercatat sebesar 2,68 persen, meningkat sekitar 1,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh minimnya lapangan kerja.
Menurutnya, metode penghitungan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu faktor utama. Dalam perhitungan tersebut, kelompok usia produktif dimulai dari 15 hingga 60 tahun.
“Permasalahannya, usia 15 hingga 18 tahun itu sebagian besar masih berstatus pelajar. Bahkan jumlahnya mencapai lebih dari sepertiga angkatan kerja. Ini yang membuat angka pengangguran terbuka terlihat meningkat,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa penanganan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk sektor pendidikan untuk mempertahankan angka partisipasi sekolah.
Di sisi lain, DPMPTSP-Naker terus berupaya memperluas akses kerja melalui berbagai program, seperti penyelenggaraan job fair serta fasilitasi rekrutmen langsung oleh perusahaan. Salah satu contoh yang telah dilakukan adalah proses seleksi tenaga kerja oleh program PNM Mekaar yang digelar di kantor dinas.
“Kami tetap mengedepankan penyebaran informasi lowongan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Selain itu, kami juga mendorong percepatan pembahasan Perda Ketenagakerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih optimal,” katanya.
Dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah daerah juga mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK). Tidak hanya memberikan pelatihan, peserta juga didorong untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti keahlian yang dimiliki.
“Ke depan, kami ingin tenaga kerja Lombok Utara tidak hanya sekadar mengikuti pelatihan, tetapi benar-benar memiliki kompetensi yang diakui,” tutupnya. (gii/*)
