kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mendorong penguatan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Alat Penerangan Jalan (APJ). Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas KPBU APJ menjadi langkah strategis Pemkab KLU di tengah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut dia, pengembangan APJ sangat penting karena Lombok Utara merupakan salah satu destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
“Ini juga sebagai ikhtiar kami Pemkab KLU atas pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).
Najmul menyebutkan bahwa sejumlah daerah telah berhasil menerapkan KPBU APJ, seperti Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pemkab KLU berupaya mempelajari dan mengadopsi praktik yang telah berjalan di daerah tersebut. Sebelumnya, kunjungan kerja Pemerintah Daerah Madiun ke Lombok Utara memberikan gambaran mengenai persiapan administratif dan regulasi yang diperlukan.
“Semoga persyaratan KPBU APJ, baik secara administratif maupun aturan undang-undang, tidak menyalahi ketentuan sehingga KLU dapat segera mengimplementasikan KPBU APJ seperti Kabupaten Madiun,” katanya.
Kepala Bappeda KLU, Hermanto turut menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas KPBU APJ merupakan bagian dari program pelatihan bagi pemerintah daerah. Program ini bertujuan menyiapkan aspek teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU untuk proyek APJ, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dikatakan Hermanto, Pemda KLU menargetkan implementasi KPBU APJ dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
”Pemerintah daerah berharap skema kerja sama ini dapat memperkuat kemandirian fiskal serta membuka peluang investasi untuk pembangunan Lombok Utara ke depan,” tutupnya. (gii)
