kicknews.today – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme industri media, Dewan Pers menegaskan pentingnya verifikasi perusahaan pers serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Baca Juga: Kejari usut kemungkinan penyimpangan Dana DIPA dan BOS di MAN 3 Loteng
Anggota Dewan Pers asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogi Hadi Ismanto menekankan bahwa langkah ini krusial untuk membedakan wartawan profesional dari mereka yang tidak memenuhi standar jurnalistik.
”UKW dan verifikasi perusahaan pers tidak hanya formalitas, tetapi menjadi tolok ukur kredibilitas media di mata publik dan mitra kerja, termasuk pemasang iklan,” ujar Yogi, yang juga Ketua Forum TV NTB.
Ia menyoroti fenomena di beberapa daerah, termasuk NTB. Di mana jumlah wartawan yang sangat banyak bahkan melebihi jumlah penduduk di wilayah tertentu.
Situasi ini memicu ketidaknyamanan di kalangan pejabat daerah, hingga beberapa menerapkan kebijakan satu pintu untuk mengatur interaksi dengan wartawan.
”Tak jarang ada oknum yang mengaku sebagai wartawan tetapi belum memenuhi syarat. Mereka bahkan bertindak seperti preman yang menakut-nakuti pejabat daerah. Ini harus kita atasi dengan regulasi lebih ketat,” tegas Yogi.
Dewan Pers tetap berkomitmen menjalankan program UKW dan verifikasi media meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
“Tahun ini, meski dana Dewan Pers tersisa Rp 15 miliar setelah efisiensi anggaran, kami tetap prioritaskan program ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Yogi mengapresiasi peran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB dalam membangun ekosistem pers yang profesional.
”Tanpa dukungan JMSI, mungkin saya tidak akan bisa melangkah sejauh ini dalam pemilihan Anggota Dewan Pers,” ungkapnya dalam acara Buka Puasa Bersama dan Syukuran JMSI NTB di Mataram.
Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi, menegaskan bahwa organisasinya akan terus mendorong anggotanya mengikuti UKW dan memastikan perusahaan media mereka terverifikasi.
”Insya Allah, JMSI NTB akan terus berkhidmat membangun daerah melalui pers yang profesional,” katanya.
Selain itu, JMSI NTB telah menyiapkan agenda penting untuk 2025, termasuk penyelenggaraan UKW bersama Dewan Pers dan program literasi media.
”Kami juga ingin mengedukasi masyarakat terkait maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang semakin meresahkan,” ujar Bendahara JMSI NTB, Ahmad Ikliludin.
Baca Juga: Jual sabu saat Ramadhan, pria asal Praya ditangkap
Acara ini dihadiri sekitar 20 pemilik media siber dan wartawan, termasuk pimpinan asosiasi wartawan di NTB. Dengan dukungan berbagai pihak, upaya meningkatkan profesionalisme pers di daerah diharapkan semakin optimal demi menjaga ekosistem jurnalistik yang sehat dan terpercaya. (gii-bii)
