kicknews.today – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur melakukan aksi spontanitas dengan mendatangi kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (6/3/2025). Mereka mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa yang belum cair sejak Januari hingga Maret 2025.
Ketua FKKD, Khaerul Ikhsan, mengungkapkan bahwa mereka telah mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta kepastian pencairan gaji. Sebelumnya, mereka dijanjikan pembayaran pada Jumat, 7 Maret 2025, namun kemudian diinformasikan bahwa pencairan dipercepat pada 6 Maret 2025, sebelum akhirnya ditunda lagi dengan alasan serah terima jabatan (Sertijab) bupati.
”Ini sifatnya urgent. Kami meminta kepada Bupati baru agar sistemnya diubah supaya pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa tidak terus-menerus mengalami keterlambatan,” ujar Khaerul.
Berdasarkan surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur dengan nomor 400.10.2.4.125/PMD/2025, pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan bulan Januari-Februari mengalami penundaan hingga tak ada kepastian lebih lanjut. Namun, dalam surat terbaru, disebutkan bahwa pencairan akan dilakukan melalui KCP Bank NTB Syariah di wilayah masing-masing. Hanya saja, dana yang dicairkan baru sebesar 75% dari total gaji yang seharusnya diterima.
Hal ini semakin menambah keresahan para perangkat desa, terutama karena bulan Ramadan dan kebutuhan bahan pokok semakin meningkat.
Di tempat terpisah, Irfan Muliadi, seorang kepala dusun di Kecamatan Jerowaru, juga menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa. Namun, ia juga melihat bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah, tetapi juga karena beberapa desa yang belum menyelesaikan pengajuan dan verifikasi dokumen yang menjadi syarat pencairan.
”Saya berharap kepala desa di masing-masing wilayah bisa lebih memperhatikan pengajuan dan verifikasi dokumen supaya tidak terjadi keterlambatan pencairan gaji perangkat desa ke depannya,” katanya.
Sementara itu, kondisi para perangkat desa di Lombok Timur saat ini semakin sulit. Banyak di antara mereka yang masih memiliki tagihan pinjaman serta kebutuhan sehari-hari yang belum bisa dipenuhi karena belum menerima gaji dari pemerintah. Mereka berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar kesejahteraan perangkat desa tetap terjamin.
(cit-red)
