kicknews.today – Rakor pengendalian inflasi daerah dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian berlangsung secara hybrid. Dalam sejumlah arahan, salah satu penekanan adalah untuk mewaspadai ketersedian sembako, utamanya pada masa kampanye seperti saat ini. Ia menilai tidak sedikit pasangan calon yang memanfaatkan sembako untuk menarik simpati masyarakat pada pelaksanaan Pilkada.
“Perlu kita waspadai, adanya mungkin, calon-calon kepala daerah yang menggunakan instrumen sembako untuk bagi-bagi dan lain-lain. Karena kalau menggunakan uang takut money politic, beras diborong,” katanya pada Senin (4/11/2024).
Karena itu ia meminta kepala daerah untuk melakukan antisipasi dengan melakukan pengecekan stok mulai dari Bulog hingga pasar dan pedagang. Sehingga ketika terjadi kelangkaan dapat segera digelontorkan.
Masih terkait pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito juga berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan pemahaman atau edukasi bagi para calon kepala daerah terhadap inflasi. Ia melihat sejumlah calon kepala daerah yang kurang memahami inflasi.
BPS mencatat inflasi bulan ke bulan (September-Oktober) adalah 0,08%, sementara inflasi tahun ke tahun (Oktober 2024-Oktober 2023) adalah 1,71% dan inflasi tahun kalender (Oktober 2024-Desember 2023) sebesar 0,82%. Hal tersesebut akibat dorongan deflasi dari sektor tranposrtasi, yaitu adanya penyesuaian harga BBM non subsidi yang dilakukan Pertamina. Penurunan 6-7% terjadi pada Pertamax, 8-9% Pertamax Turbo, 9-10% untuk Dexlite dan Pertamina Dex.
Faktor lainnya adalah kenaikan harga kelompok makanan dan minuman yang diantaranya disebabkan menurunnya produksi bawang merah. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan lainnya akibat tren peningkatan harga emas dunia yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Rakor tersebut diikuti oleh PJ Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik beserta jajaran OPD Pemda Lombok Timur. (cit)
