kicknews.today – Salah satu sekolah di Lombok Timur, SD Negeri 2 Batuyang Kecamatan Pringgabaya yang terkena dampak gempa bumi pada tahun 2018 silam tidak kunjung mendapat perhatian dari Pemda Lombok Timur. Kondisi tersebut mengurangi minat siswa untuk sekolah di SD tersebut.
Kepala Sekolah SDN 2 Batuyang, Zohrah, mengatakan bahwa, sebelum bangunan Sekolah itu runtuh oleh gempa, muridnya mencapai 160 bahkan 180-an lebih. Namun saat ini bisa dikatakan hanya setengah saja, dikarenakan bangunan dan fasilitas sekolah yang sangat kurang memadai.
“Murid-murid banyak yang pindah, untuk murid kelas 1 saja itu cuma 12 orang dan itu pun sudah luar biasa. Wali murid itu banyak mengeluhkan bagaimana mungkin kita memasukan anak kita ke sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, dan memang itu faktanya,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (26/9).
Untung saja, kata dia, ada hunian sementara (Huntara) yang merupakan bantuan dari Pemda DKI sewaktu Anies Baswedan berkunjung ke Lombok Timur pada tahun 2019 melihat Huntara.
“Huntara ini dari tahun 2018 dan sekarang sudah banyak yang jebol. Seringkali kami tambal menggunakan kalsiboard dan triplek, tetapi dikarenakan kita bersama anak-anak dan mainnya di sekitar huntara. Jadinya itu yang membuat dia banyak jebol,” tambahnya.
Ia menuturkan bahwa saat ini jumlah murid di SDN 2 Batuyang hanya 83 orang. Kondisi itu terjadi sejak hancurnya bangunan tersebut. Bahkan dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sangat signifikan.
“Tahun 2022 itu, peserta didik baru kami hanya berjumlah 8 orang. Sehingga upaya yang kami lakukan tahun ini dengan mendatangi masyarakat agar menyekolahkan anaknya di sekolah kami, dan Alhamdulillah kami mendapat 12 siswa di 2023 ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kerap mengajukan pembangunan untuk SD itu, namun hingga saat ini kabarnya masih nihil.
Di tempat terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Lalu Mulyadi, mengatakan terkait hal ini pihaknya akan menggandeng Dinas Dikbud Lombok Timur untuk mendorong anggaran dana tersebut agar segera dapat tertangani tahun 2024 mendatang.
“Selain itu, nantinya dari pihak kita juga akan turut menganggarkan di tahun 2024. Dimana BPBD juga akan mencoba lebih memaksimalkan lagi komunikasi dengan pihak BNPB melalui program R3P-nya tetapi hibahnya itu ke Dikbud,” pungkasnya. (cit)
