kicknews.today – Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara Yuni Kurniati Maisarah sebut, Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai daerah termiskin di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal itu disampaikannya kala menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Aula Kantor Bupati, Kamis (3/6).
“Kalau kita blak-blakan bicara, di NTB mau cari yang paling miskin itu ada di KLU,” ungkap Yuni Kurniati.
Menurut Yuni, ada indikator yang perlu menjadi perhatian yakni indikator ke dalam kemiskinan yang mencapai angka 7. Jika rata-rata provinsi hanya 2, maka jarak antara hidup layak di KLU sangat jauh, ini perlu mendapat sentuhan serius Pemda.
Yuni Kurniati Maisarah mengatakan, kemiskinan memang menjadi atensi besar pemerintah daerah saat ini. Jumlah kemiskinan di KLU jika dijiwakan sebanyak 56 ribu jiwa.
Meski begitu, terjadi penurunan menuju 26,9 persen cukup signifikan, namun sejak 2010 hingga sekarang penurunan justru belum mencapai setengah dari total awal.
“Sehingga kita masih dalam kategori tertinggal,” ujar dia.
Senada dengan Yuni Kurniati Maisarah Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu meminta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) fokus pada program pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak ingin mengada-ada dalam penyusunannya. Mengingat angka kemiskinan kita tinggi mencapai 26,9, persen. Makanya apapun yang kita lakukan besok harus mampu menurunkan angka kemiskinan di KLU,” jelasnya.
Djohan Sjamsu mengatakan, RPJMD tahun 2021-2026 yang disusun haruslah merumuskan sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini. Lebih lanjut, RPJMD merupakan pedoman Pemda untuk langkah yang diambil hingga lima tahun kedepan.
Diharapkan RPJMD mampu mengatasi dan mengantisipasi setiap persoalan. Ini adalah tantangan buat seluruh perangkat daerah serta seluruh warga Lombok Utara.
“Marilah kita fokus dan serius bekerja meski dalam keadaan seperti ini, tidak boleh mematahkan semangat kerja membangun daerah walaupun terjadi banyak hal,” ungkapnya.
Dia mengingatkan, penyusunan RPJMD perlu diperhatikan secara serius perencanaan RPJMD sudah ada pada fase rancangan akhir. Setelahnya akan dilanjutkan dengan tahapan rancangan peraturan daerah terkait RPJMD itu sendiri.
Dirinya kembali menegaskan, RPJMD berfungsi memastikan visi misi kepala dan wakil daerah, sehingga sangat penting agar bisa terakomodir dalam dokumen RPJMD, selain itu, juga panduan penyusunan Renstra masing-masing OPD. (iko)
