kicknews.today – Proyek Trigona Park di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Lombok Barat yang dibangun dengan anggaran Rp1 Miliar lebih hingga kini belum difungsikan. Alasannya, bangunan yang dikerjakan tahun 2022 itu belum diserah terimakan oleh Pemkab Lombok Barat ke Pemdes Bengkaung.
Kepala Desa Bengkaung H. Faizul Bayani mengatakan, proyek bangunan Trigona Park yang sudah selesai dibangun akhir tahun lalu belum diserahkan ke desa.
“Bagiamana mau dioperasikan, orang belum diserah terimakan ke desa,” ungkap Kades dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (1/6).
Pihaknya mendapatkan informasi dari dinas terkait, bahwa bangunan itu masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan setelah selesai dibangun. Pemdes kata dia, sifatnya hanya menunggu bangunan itu diserahkan.
Pihaknya melalui BUMDes siap mengelola bangunan itu, jika sudah diserahkan ke desa. Terkait sarana prasarana pendukung seperti air dan listrik tentu pihak meminta agar dilengkapi oleh dinas.
“Desa menerima barang sudah jadi. Bangunan yang ada saat ini baru 20 persen sarana pendukung dari desain lengkapnya. Kalau desain lengkapnya, ada taman trigona, resto dan kolam renang. Kalau saat ini diumpamakan semut, baru sarangnya doang, belum ada gula nya,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H M Fajar Taufik mengatakan pihaknya akan melakukan serah terima bangunan itu ke desa bulan Juni. Pihaknya sudah menyiapkan konsep perjanjian kerjasama (PKS) dengan desa untuk diserahkan ke desa.
“Kita berharap desa bersabar menunggu, sehingga ke depan pihak desa diharapkan juga bisa mengembangkan Trigona Park ini. Terkait pembangunan bangunan ke depan, pihaknya tentu melihat kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Lombok Barat Dapil Gunungsari-Batulayar H. Iskandar mengatakan, pihaknya mendorong agar proyek bangunan itu dilanjutkan agar bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Kalau tidak dimanfaatkan makan cukup disayangkan, karena pembangunan sudah menelan anggaran besar.
“Harus dilanjutkan sesuai desain perencanaan agar bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan itu kan bisa untuk mendapatkan PAD juga. Kalau ada kendala, pihak dinas perlu melakukan koordinasi dengan kementerian, Pemprov dan DPRD,” jelasnya. (ys)
