kicknews.today – Sejumlah mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 mendatangi Kantor Gubernur NTB pada Senin (2/6/2025). Kedatangan mereka guna memprotes dipangkasnya anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang telah mereka anggarkan pada APBD NTB tahun 2025.
Juru bicara Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, Najamudin Moestafa mengaku kedatangannya bersama sejumlah eks anggota DPRD menemui Gubernur Lalu Iqbal untuk meminta pertanggung jawaban orang nomor satu di NTB tersebut.
”Langkah efisiensi yang dilakukan Pak Gubernur ini, adalah tindakan brutal. Ini karena dana pokir itu, sudah berbentuk berbagai proyek yang dinikmati rakyat. Tapi aneh, kok tiba-tiba dipangkas seenaknya,” tegas Najamudin pada wartawan usai bertemu Gubernur Lalu Iqbal di kantor gubernur setempat, Senin (2/6/2025).
Ia mengaku kecewa hasil pertemuannya dengan Gubernur NTB pihaknya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Ia mengancam apabila Dalam waktu 3×24 jam tidak ada kejelasan terkait dana Pokir yang dipangkas Pemprov NTB, maka Dia akan melaporkan persoalan ini ke ranah hukum.
“Saya akan menunjuk tujuh kuasa hukum. Kalau tetap dipotong maka kita akan bawa ke ranah hukum. Karena kita juga ingin tahu Rp 360 miliar pokir DPRD NTB 2025, siapa yang mengeksekusi itu semua, Siapa yang dapat berapa, dan dimana,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD, Najamuddin Mustafa dengan penuh emosi menyebut bahwa total dana Pokir DPRD NTB yang sudah dialokasikan pada APBD 2025 sebesar Rp 360 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 65 miliar yang dipangkas atau dihilangkan Pemprov NTB dengan alasan efisiensi anggaran. Ia bersama rekan rekannya mempertanyakan kenapa hanya eks anggota DPRD NTB yang tidak terpilih yang dihilangkan dana pokirnya. Sementara, anggota DPRD NTB yang terpilih lagi, dana pokirnya tetap aman.
”Yang tetap terpilih pokirnya tetap aman. Makanya kita ribut ini. Katanya yang terpilih itu, tidak terganggu pokirnya. Jumlah anggota dewan yang tidak terpilih kembali hilang pokirnya sekitar 40 orang. Gubernur mengatakan dia menjalankan perintah efisiensi anggaran,” terangnya.
ini menjelaskan bahwa proses pembahasan dana Pokir sampai dianggarkan di APBD NTB cukup panjang. Yakni Mulai dari Musrenbang, reses, rapat paripurna ditetapkan menjadi APBD sampai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun dana Pokir DPRD tersebut adalah program yang diserap dari aspirasi masyarakat saat reses. Dan Ketika dana Pokir yang sudah dianggarkan dihilangkan maka sebagai eks anggota DPRD NTB, mereka yang ditagih oleh masyarakat.
”Apa yang dilakukan Pemda hari ini, melakukan sesuatu yang sudah disahkan negara berdasarkan konstitusi. Meniadakan pokir yaitu untuk pembangunan embung rakyat, irigasi pertanian, jalan usaha tani dan rabat jalan desa,” kata Najamuddin. (wii)
