kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara terus memperjuangkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas kawasan pesisir sekaligus menunjang sektor pangan dan energi di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR KLU, Sahgiwan mengatakan pembangunan jalan tersebut kembali diusulkan kepada pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Usulan itu bahkan telah menjadi perhatian dalam salah satu program prioritas Presiden.
“Melanjutkan Jalan Lingkar Utara karena sudah kita usulkan masuk isu di salah satu programnya Pak Presiden. Kita juga terus berkoordinasi dengan Balai Jalan sampai tingkat kementerian,” ujar Sahgiwan, Jumat (08/05/2026).
Menurutnya, posisi geografis Lombok Utara yang berada di kawasan pesisir menjadi alasan kuat agar proyek tersebut mendapat dukungan pusat. Jalan Lingkar Utara dinilai tidak hanya berfungsi sebagai jalan kabupaten, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kawasan ekonomi dan distribusi hasil pangan.
“Karena kita daerah pesisir, jalan ini dianggap menunjang pangan dan energi. Jadi selain jalan nasional dan jalan kabupaten, ini juga diarahkan menjadi Jalan Lingkar Utara,” katanya.
Sahgiwan mengungkapkan, proyek tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai hampir Rp700 miliar termasuk pembangunan sejumlah jembatan. Hingga saat ini, pemerintah daerah baru mampu melakukan pengaspalan sepanjang sekitar 900 meter.
“Sekarang saja baru 900 meter yang sempat kita aspal. Karena itu kita konsisten setiap tahun mengusulkan melalui Inpres Jalan Daerah,” jelasnya.
Dia menambahkan, usulan pembangunan Jalan Lingkar Utara sebenarnya telah diajukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, pada tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk NTB lebih diprioritaskan ke Pulau Sumbawa, khususnya untuk pembangunan jalan menuju kawasan Tambora.
“Dulu sudah diusulkan, tapi kita kalah dengan Sumbawa. Anggaran sekitar Rp 60 miliar yang rencananya untuk NTB dialihkan ke jalan Tambora, sehingga Lombok belum dapat bagian,” ungkap Sahgiwan.
Meski demikian, Pemkab Lombok Utara tetap konsisten memperjuangkan proyek tersebut. Bahkan, Bupati Lombok Utara disebut terus mendorong agar usulan Jalan Lingkar Utara menjadi prioritas setiap tahun ke pemerintah pusat.
“Pak Bupati menyuruh agar kita tetap konsisten karena proyek ini memang membutuhkan biaya besar. Mudah-mudahan tahun ini kita diiyakan supaya pembangunan jalan lingkar utara bisa segera dilanjutkan,” tutupnya. (gii/*)
