kicknews.today – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyoroti pertumbuhan ekonomi yang saat ini minus di angka -1.47 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2025.
”NTB yang selama saya tahu tidak pernah minus (pertumbuhan ekonominya),” ujar Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB disebabkan oleh pengembangan smelter di Pulau Sumbawa yang disebut belum rampung. Selain itu juga adanya ketentuan terkait penggunaan konsentrat tambang untuk hilirisasi yang tidak boleh diekspor, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian NTB masih sangat bergantung pada sektor tambang. Ia berjanji akan membantu Pemerintah Provinsi NTB agar diberikan ijin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
”Maka salah satu caranya melakukan relaksasi, ekspor konsentrat tetap jalan, tidak seterusnya, kalau smelter selesai stop. Beliau (Menteri ESDM) ngajak saya diskusi, saya akan berusaha membantu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga membeberkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB. Ia mengimbau agar kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dapat meningkatkan kinerjanya.
Tito menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima sebesar 2,82 persen. Kabupaten Lombok Barat sebesar 3,02 persen dan Kabupaten Sumbawa sebesar 3,12 persen. Tiga kabupaten ini menurut Tito, harus diatensi dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.
”Tiga kabupaten ini harus kita atensi betul. Yang perlu kita perhatikan angka inflasi, karena ini memengaruhi beban hidup rakyat. Nyari beras mahal, nyari telur mahal ini poin penting karena ini masalah perut,” kata Tito.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat tertinggi sebesar 12,01 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,03 persen, selanjutnya Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram berada di kisaran 4 persen.
Dia menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi seluruh daerah. Sebab, capaian pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari kinerja semua daerah. Artinya jika ada daerah provinsi minus makan akan berpengaruh pada pertumbuhan nasional yang tentunya ikut menurun.
”Kalau pertumbuhan ekonominya minus, satu, dua, tiga daerah provinsi minus, itu akan membuat angka pertumbuhan nasional menjadi menurun,” terangnya.
Tak lupa, Mendagri Tito, mengapresiasi langkah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang langsung melobi pemerintah pusat agar diizinkan untuk melakukan relaksasi. Pasalnya Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi selain harus melakukan relaksasi.
Kegiatan Musrenbang ini membahas terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang digelar sejak Senin (2/6/2025) hingga Rabu (4/6/2025). di Hotel Lombok Raya, Kegiatan ini mengusung tema ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia’.
Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPD RI Ibnu Halil dan Evi Apita Maya, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, bupati dan wali kota se-Provinsi NTB, serta pejabat terkait lainnya. (wii)
