kicknews.today – Menanggapi rencana unjuk rasa yang akan digelar di Gedung DPR dan Kementerian Perhubungan pada 20 Mei 2025 oleh pihak yang mengeklaim diri sebagai pembela kepentingan driver ojek online (Ojol), Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan pernyataan resmi.
Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.
“Pasal 28 UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat secara lisan, tulisan, maupun melalui unjuk rasa. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar, santun, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/05/2025).
Lebih lanjut, Andi mengingatkan para pekerja Ojol untuk berhati-hati dan mencermati motif di balik ajakan aksi tersebut. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi apakah unjuk rasa benar-benar mencerminkan aspirasi murni para pengemudi atau justru ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu.
“Kami mengimbau rekan-rekan Ojol agar tidak terjebak dalam agenda yang menyesatkan. Jika ada ajakan untuk melakukan aksi dengan cara merugikan, seperti sweeping atau pemaksaan offbid, itu harus ditolak. Aksi semacam itu hanya akan merugikan Ojol sendiri,” tegasnya.
Andi juga menyoroti adanya dugaan politisasi isu Ojol oleh oknum tertentu yang sebelumnya mendesak kebijakan semisal tunjangan hari raya (THR) tanpa memperhitungkan realitas teknis. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru menambah beban para pengemudi karena respons aplikator yang tidak berpihak.
“Pihak-pihak yang memicu kegaduhan dengan tuntutan tidak rasional kini justru tampil seolah-olah pahlawan, mengajak Ojol kembali turun ke jalan. Ini patut diwaspadai,” kritik Andi.
Atas dasar itu, Koalisi Ojol Nasional menyerukan kepada seluruh komunitas dan individu Ojol untuk menolak ajakan unjuk rasa yang bersifat provokatif dan tidak bertanggung jawab.
“Kami tegaskan, jangan ada politisasi Ojol! Mari kita jaga independensi dan fokus pada perjuangan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan driver, bukan kepentingan sesaat,” pungkas Andi. (gii-bii)
