kicknews.today – Hutan Parado di kabupaten Bima beralih fungsi. Hal ini menginisiasi Danrem 162/WB membentuk Satgas Pengawasan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Satgas ini akan dibentuk juga di seluruh kabupaten/kota di NTB khususnya daerah-daerah yang berpotensi terjadi banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang berkaitan dengan keamanan hutan,” Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, saat menghadiri kegiatan rehabilitasi hutan Parodo, Rabu (21/04).
Ahmad Rizal mejelaskan, pembentukan Satgas tidak hanya di wilayah Bima saja, namun diseluruh provinsi NTB, khususnya daerah-daerah yang sering terjadi bencana banjir serta longsor dan berkaitan dengan keamanan hutan.
Dia melanjutkan, BNPB RI nantinya akan memberikan dukungan operasional bagi Satgas tersebut termasuk dengan lahan yang akan dijadikan sebagai percontohan tentang cara menanam tanaman dengan benar sesuai prosedur penanaman di pinggir hutan.
“Tahap pertama akan diberikan kebun percontohan sekitar 10 hektar yang didukung operasional dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Komandan Korem 162/WB itu menyebutkan, salah satu hutan yang mengalami kerusakan adalah hutan Parado. Kawasan hutan itu nyaris gundul, sehingga ia harus kembali turun guna mengedukasi masyarakat sekitar.
“Dulu menurut cerita tetua di sini, di Hutan Parado ada air terjun dengan udara yang sejuk karena terdapat pepohonan yang hijau dan rindang, kini semua itu sudah tidak ada lagi,” ujar
Sementara itu, Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Noer mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bima khususnya warga Desa Pela, Desa Paradowane, Desa Kanca dan lima desa yang ada di Kecamatan Parado untuk menjaga alam agar tetap lestari seperti semula.
Dipaparkannya, sampai dengan saat ini di Hutan Parado sudah beberapa kali dilaksanakan penanaman pohon bersama TNI, Polri dan Badan Musyawarah Masyarakat Bima yang berada di Jakarta. Tapi pasca penanaman itu tidak ada satupun pohon yang tumbuh.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama peduli dan melestarikan alam khususnya kawasan hutan.
“Kita minta peran aktif masyarakat untuk melaporkan bila terjadi kegiatan ilegal di hutan konservasi yang dapat berdampak pada kerusakan dan bencana,” pungkasnya. (rif).
