kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Lombok Barat mengharapkan Pemkab Lombok Barat lebih tegas menghadapi para oknum pengklaiman aset daerah. Jika perlu, melaporkan balik para oknum itu ke ranah hukum.
“Memang harus begitu perlu untuk memberikan shock therapy atau efek jera kepada masyarakat yang mengklaim terutama yang memiliki gelagat kurang baik terhadap aset daerah,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Lombok Barat, H Sardian, Rabu (15/2).
Meski begitu, politisi PDIP itu memahami bagaimana kondisi anggaran daerah Lombok Barat, tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan. Terlebih dengan kondisi anggaran Pemda yang terbatas.
“Kenapa tidak jika hal itu bisa dilakukan apabila daerah mau menganggarkan. Agar memberikan efek jera pada masyarakat yang coba-coba memainkan aset daerah,” ujarnya.
Pemda Lombok Barat pun diakuinya sudah lama menyerukan ‘Jihad Aset’. Namun tak disertakan dengan anggaran yang memadai dalam mengamankan aset saat menghadapi sengketa.
Harusnya, kata politisi asal Desa Batu Mekar Lingsar itu, Pemda Lombok Barat lebih total dalam jihad aset tersebut, termasuk menyiapkan alat bukti yang kuat dalam persidangan demi mempertahankan milik daerah.
“Perlu tindakan nyata dalam kegiatan jihad aset itu, sehingga jargon itu bisa lebih mengena dalam tindakan nyata,” imbuhnya.
Sardian juga mengingatkan Pemda dalam hal ini BPKAD Lombok Barat untuk terus menguatkan dokumen kepemilikan aset atau sertifikat. Terutama tanah daerah yang belum memiliki status yang jelas.
“Karena sertifikasi itu jalan keluar terbaik. Karena kalau tidak itu akan memberikan peluang oknum melakukan gugatan,” ucapnya.
Ia mencontohkan dengan kasus sengketa lahan pemda yang ada di Desa Batu Kumbung yang awalnya Pemda Lombok Barat menang, namun belakangan digugat kembali secara per persil. Sehingga lahan sekitar 60 are itu dikhawatirkan akan melayang.
“Disitulah seharusnya Pemda Lombok Barat hadir supaya mereka bisa mengamankan aset daerah itu,” jelasnya. (ys)
