kicknews.today – Cadangan pangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sumbawa menipis di tengah kemarau panjang. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat menyebut persediaan tersisa 2.192,18 kilogram atau sekitar 2,19 ton dan berpotensi habis menjelang akhir 2026.
Sekretaris DKP Kabupaten Sumbawa, Syaihuddin, mengkhawatirkan kondisi tersebut akan membatasi kemampuan pemerintah membantu masyarakat ketika terjadi keadaan darurat, terutama memasuki awal 2027.
“Jika kita melihat angka itu stok akhir tahun 2026 berpotensi habis,” kata Syaihuddin, Selasa (20/10/2026).
Persediaan yang menipis itu merupakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yakni stok yang disiapkan pemerintah untuk kebutuhan penanganan kerawanan pangan dan keadaan darurat.
Menurut Syaihuddin, sisa sekitar dua ton tersebut semula direncanakan untuk membantu wilayah rawan pangan. Namun, keterbatasan persediaan membuat penggunaannya harus diprioritaskan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Baca juga: 9 kabupaten di NTB berstatus awas kekeringan
DKP juga mengingatkan adanya masa tunggu sebelum panen berikutnya. Syaihuddin memperkirakan petani baru memasuki masa panen sekitar Maret 2027. Selama periode tersebut, kecukupan cadangan pemerintah dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Ia berharap pemenuhan CPPD mendapat perhatian agar pemerintah tetap memiliki persediaan ketika bantuan diperlukan.
Persoalan kecukupan cadangan daerah sebelumnya sudah disampaikan DKP pada awal Oktober. Pengadaan sekitar 25 ton disebut masih berada di bawah target 30 ton dalam rencana strategis daerah. Sementara itu, kebutuhan berdasarkan target Badan Pangan Nasional yang disampaikan DKP mencapai 113,19 ton.
Selain menambah persediaan, DKP mendorong pembaruan regulasi agar penyaluran cadangan pangan dapat menjangkau kebutuhan yang lebih luas, termasuk penanganan stunting dan masyarakat di wilayah rawan pangan.
Dalam penjelasannya pada 14 Oktober 2026, Sekretaris DKP menyebut pemerintah sedang melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah mengenai cadangan pangan. Salah satu usulannya adalah memperluas bantuan kepada masyarakat yang kesulitan mengakses bahan pangan.
DKP juga memantau perkembangan luas tanam dan kondisi pertanian melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Pemantauan tersebut digunakan untuk memperkirakan ketersediaan pangan dalam tiga hingga empat bulan berikutnya.
Baca juga: 93 persen wilayah di NTB diprediksi baru masuk musim hujan Desember 2026
Sementara cadangan milik pemkab menipis, Bulog Sumbawa sebelumnya melaporkan persediaan beras di gudangnya masih mencukupi. Kepala Cabang Bulog Sumbawa, Muhammad Nur Ristanto, pada 2 Oktober 2026 menyebut stok yang dikuasai Bulog mencapai sekitar 65.000 ton.
Menurutnya, persediaan tersebut mampu mendukung kebutuhan daerah hingga akhir tahun, termasuk penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dengan demikian, angka sekitar dua ton yang disampaikan DKP merujuk pada cadangan milik pemerintah daerah, bukan keseluruhan persediaan beras di Kabupaten Sumbawa. Tantangan pemkab terletak pada kecukupan stok bantuan yang dapat digunakan ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat maupun kerawanan pangan. (red.)
