kicknews.today – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB mengalokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk program eliminasi Tuberkulosis (TBC) di NTB tahun 2023. Dana tersebut sebagai bentuk dukungan PKBI terhadap pemerintah dalam program Eliminasi TBC.
PKBI mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk memotivasi pasien TB resisten obat (RO) berobat. Tiap pasien akan mendapatkan Rp600 ribu tiap bulan langsung ke rekeningnya tanpa potongan selama masa berobat.
“Jadi, Rp2,5 miliar kita siapkan khusus untuk transport pasien TBC RO. Angkanya disesuaikan dengan jumlah pasien TBC RO yang terdata,” jelas Direktur PKBI NTB, Ahmad Hidayat.
Ahmad menjelaskan, bantuan dana tersebut diharapkan bisa meringankan penderita TBC RO tiap bulan. Uang tersebut dikirim langsung melalui rekening tanpa potongan apapun.
“Ini bentuk perhatian kami pada penderita TBC RO di NTB, semacam pengganti transport selama pengobatan,” jelas Ahmad.
Program ini kata dia, PKBI hanya konsen di enam Kabupaten/kota dengan kasus TBC tertinggi, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan kabupaten Bima. Sedangkan 4 kabupaten/kota lain belum mendapatkan pendampingan PKBI di periode ini karena kasusnya tidak terlalu tinggi.
Pemberian transport tersebut diakuinya karena pasien TBC RO ini mendapatkan efek samping obat yang tidak ringan (berat), sehingga membutuhkan dukungan, terutama di hari pertama pengobatan. Apalagi sebagian besar penderita juga tidak bisa bekerja untuk penuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau soal kebutuhan mungkin sekadar pengganti uang bensin saja, tapi untuk kesehariannya mungkin tidak cukup,” kata Dayat.
Ia juga berencana akan mendorong semua penderita penyakit TBC untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, pasien TBC RO ini menjadi perhatian Dinas Sosial agar masuk ke data DTKS, minimal dapat bantuan PKH.
“Sebab, mereka tidak produktif saat menjalani pengobatannya, sehingga menjadi rentan secara sosial ekonomi, itulah yang menjadi PR kita bersama,” ungkap Dayat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H Lalu Hamzi Fikri mengatakan untuk mengatasi masalah TBC ini perlu koordinasi, integrasi, kolaborasi dengan semua unsur, tidak hanya berbicara tentang sektor kesehatan saja.
“Artinya perlu peran pemerintah dan komunitas didalamnya dan juga akademisi beserta media. Apalagi penemuan kita sampai saat ini belum sesuai dengan harapan dan target,” jelasnya. (jr)
