kicknews.today – Beberapa atlet berprestasi milik Provinsi NTB meluapkan kekecewaannya, lantaran kesejahteraan mereka yang tidak kunjung diberikan. Baik itu gaji yang dijanjikan oleh Pelatda selama dua bulan, maupun kejelasan status pekerjaan.
Saking kecewanya, mereka menyebut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah pemberi harapan palsu (PHP). Pasalnya, beberapa atlet yang sudah berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 lalu, dijanjikan akan diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu atlet Cabang Olahraga (Cabor) Tinju, Sinta Agustin mengatakan, mereka pernah dijanjikan diangkat jadi PNS usai berhasil menyumbangkan medali di PON Papua 2021.
“Kita saat itu dijanjikan pekerjaan, bahkan kami masih menyimpan videonya. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Kita masih honorer seperti ini, belum diangkat menjadi PNS atau PPPK. Beda dengan atlet yang dulu (sebelum mereka) selalu diperhatikan,” katanya saat ditemui di GOR Turide Mataram, Senin (13/3).
Oleh karena itu, kini para atlet itu bahkan mengancam akan berpindah ke Provinsi lain karena tidak diberikan pekerjaan. Karena menurut mereka akan lebih dihargai jika pindah membela daerah lain, seperti DKI, Jawa maupun Bali.
“Mau bagaimana lagi, karena janji lapangan pekerjaan yang tidak ditepati, para atlet akan memilih jalannya sendiri. Janji tidak ditepati sama halnya mengabaikan kesejahteraan atlet,” kata Sinta setelah dibela Andriyan.
Keluhan para atlet mendapat dukungan dari Andriyan, atlet yang sudah empat kali mewakili NTB di PON dan sudah bekerja sebagai PNS. Dia mengaku sejumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2010 diangkat jadi PNS melalui jalur prestasi.
“Pada saat itu sebanyak 26 atlet lolos semua menjadi PNS,” katanya membela para atlet.
Sebanyak 20 atlet asal NTB yang menyumbang medali di PON Papua 2021 lalu tidak ada yang menjadi pegawai PNS maupun PPPK. Dibanding dengan pemerintah yang dulu katanya, lebih solid ketimbang yang sekarang.
“Kalau pemerintahan yang dulu dengan para atlet sangat solid, tidak seperti sekarang, nasib atlet-atlet ini tidak jelas,” kata Andriyan.
Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya tidak bisa merealisasi janji atlet sebagai PNS bahkan PPPK secara langsung.
“Kalau sebagai PNS saya rasa tidak mungkin, karena menjadi PNS itu ada prosedurnya,” kata Zulkieflimansyah saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (13/3).
Namun lanjut Gubernur, Pemda hanya berwenang untuk mengangkat para atlet sebagai pegawai honorer di Pemda sebagai otoritas mereka. Dengan seleksi yang menjadi PNS tentunya harus menjalani prosedur.
“Seperti mengerjakan tes di depan komputer,” jelasnya.
Saat ditanyakan kejelasan status PPPK para atlet yang notabene kewenangan pemerintah daerah, Gubernur NTB mengaku akan mengecek status pemberkasan milik para atlet.
“Nanti kita cek, takutnya salah-salah. Case by case, nanti coba dilihat ya,” kata Gubernur NTB.
Tampak hadir di Gor Turide Mataram saat itu, atlet cabor Tinju Sinta Agustini dan Ainun Azizah. Atlet cabor Panjat Tebing Ade Irma Suryani, atlet cabor Tolak Peluru, I Dewa Ayu Gita Ariyanti, atlet Kempo Rini Kurniati serta dua atlet cabor atletik andalan NTB maupun Indonesia Andriyan dan Dian Eka Yanti. (ys)
