kicknews.today – Meski sudah sebulan sejak pelantikan pada 6 Agustus 2024, penetapan pimpinan definitif dan pengisian AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPRD Kota Mataram belum juga tuntas. Proses ini berjalan lambat, diduga akibat alotnya lobi internal dan antar partai dalam menentukan nama-nama anggota dewan yang akan menempati posisi tersebut untuk periode 2024-2029.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Mataram, HL Martawang, menyatakan bahwa proses pengisian AKD sudah mulai sejak pelantikan 40 anggota DPRD terpilih awal Agustus lalu. Namun hingga saat ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merespons surat resmi dari Sekretariat Dewan.
“Yang sudah kami terima baru dari PKS. Kami masih menunggu keputusan dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. Surat sudah lama kami kirimkan,” ungkap Martawang, yang akrab disapa Miq Aweng, di sela-sela kegiatan orientasi anggota DPRD Kota Mataram (4/9).
Menurut Aweng, pengisian posisi ketua dan wakil ketua DPRD sangat krusial karena akan berdampak pada pembentukan AKD lainnya. Sebab, di beberapa posisi, ketua DPRD juga berperan sebagai pimpinan badan tertentu.
“Kalau pimpinan dewan belum ditetapkan, AKD lainnya juga akan terhambat. Misalnya, ketua badan musyawarah secara ex-officio adalah ketua DPRD. Jadi, semuanya saling terkait,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa penundaan ini bukan soal kepentingan partai atau individu, melainkan demi kepentingan kelembagaan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat melalui anggota DPRD.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Abd. Rachman, menyatakan bahwa partainya telah membuat keputusan final terkait nama yang akan mengisi posisi pimpinan DPRD. Surat keputusan tersebut akan diserahkan dalam minggu ini.
“Insya Alloh Gerindra akan menyerahkan minggu ini, paling lambat minggu depan. Sudah final,” tegasnya, saat kebetulan berada di lokasi yang sama. (hl)
