kicknews.today – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mengintensifkan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Kali ini, penguatan komitmen dilakukan terhadap seluruh kepala desa se-Kecamatan Bayan guna mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) serta Camat Bayan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Bayan, Kamis (19/11/2026).
Kepala Inspektorat KLU, Heriyanto menegaskan bahwa, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak sebatas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lebih dari itu, Inspektorat juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pencegahan potensi penyimpangan.
Menurutnya, pengawasan internal pemerintah mencakup sejumlah instrumen, mulai dari reviu, evaluasi, audit hingga pemantauan. Di samping itu, Inspektorat juga menjalankan fungsi pengawasan lainnya melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada perangkat pemerintahan.
“Artinya, fungsi pengawasan lainnya di dalamnya ada sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi. Area-area pencegahan juga dikerjakan Inspektorat. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pengawasan dan upaya pencegahan,” ujar Heriyanto.
Dia menyebutkan, pencegahan korupsi saat ini menjadi salah satu fokus utama Inspektorat KLU. Upaya tersebut bahkan diarahkan mulai dari level pemerintahan paling bawah, yakni desa, sebagai garda terdepan pelayanan dan pengelolaan anggaran masyarakat.
Heriyanto menilai, pembinaan secara langsung kepada pemerintah desa menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran aparatur agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
“Kami saat ini sedang konsen melakukan pencegahan korupsi, mulai dari level yang paling bawah, yaitu desa. Kami juga aktif melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh kepala desa di Kecamatan Bayan diharapkan semakin memahami pentingnya menjalankan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, tertib administrasi, dan akuntabilitas.
“Penguatan komitmen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi bukan semata-mata tugas Inspektorat sebagai lembaga pengawas. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama dari kepala desa hingga seluruh perangkat desa agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*/*)



