kicknewa.today – Sengketa kepemilikan lahan yang menjadi lokasi Kantor Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencuat. Pihak keluarga ahli waris almarhum Amaq Itranem melakukan penyegelan terhadap lahan seluas sekitar 32 are yang saat ini berdiri bangunan kantor desa tersebut.
Penyegelan dilakukan lantaran ahli waris mengklaim lahan tersebut merupakan tanah milik keluarga yang hingga kini belum pernah diselesaikan status kepemilikannya. Mereka mengaku memiliki bukti berupa pipil sebagai dasar klaim atas tanah tersebut.
Perwakilan ahli waris, Herman menegaskan bahwa, penyegelan bukan ditujukan untuk menggugat keberadaan kantor desa sebagai fasilitas pelayanan publik, melainkan sebagai bentuk penegasan atas klaim kepemilikan tanah keluarga.
Menurutnya, pihak keluarga sebenarnya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur musyawarah. Bahkan, sejumlah upaya mediasi telah dilakukan bersama pemerintah desa. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian konkret sebagaimana yang diharapkan keluarga.
“Kami ini ahli waris Amaq Itranem dan memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa pipil. Yang kami persoalkan bukan kantor desanya, tetapi tanah seluas 32 are ini,” ungkap Herman, Jumat (20/11/2026).
Dia juga menyebutkan, sejumlah mantan kepala desa disebut telah membuat berita acara yang mengakui tanah tersebut merupakan milik keluarga ahli waris. Karena itu, pihak keluarga berharap pemerintah desa dapat memberikan kepastian atas status lahan yang selama ini digunakan sebagai lokasi kantor desa.
Sementara, kuasa hukum ahli waris sekaligus Ketua DPW LSM LIRA NTB, Zainudin menjelaskan bahwa, persoalan tersebut bermula ketika Desa Mumbul Sari masih menjadi bagian dari Desa Akar akar sebelum dimekarkan sekitar tahun 2000 atau 2001.
Saat pemekaran, Desa Mumbul Sari disebut belum memiliki lahan maupun aset untuk membangun kantor pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, keluarga ahli waris disebut memberikan izin pinjam pakai lahan untuk digunakan sebagai lokasi kantor desa.
Namun, dalam perjalanan waktu, status penggunaan lahan tersebut dinilai tidak pernah diselesaikan secara administratif maupun melalui proses pengalihan hak yang jelas.
Zainudin juga mengungkapkan adanya persoalan lain terkait dugaan penjualan sebagian tanah oleh pihak tertentu. Dia menyebut, keluarga ahli waris memiliki pipil yang menurutnya mencakup lahan dari ujung kali hingga ujung kali.
Di sisi lain, pemerintah desa disebut mengklaim lokasi tersebut sebagai aset Pemerintah Provinsi NTB. Akan tetapi, menurut Zainudin, pihaknya mempertanyakan kejelasan dasar administrasi atas klaim tersebut.
“Kalau pemerintah desa mengklaim ini aset Pemprov berdasarkan sertifikat, tetapi pihak provinsi sendiri belum menunjukkan secara jelas aset yang dimaksud. Secara administrasi, kami juga mempertanyakan pencatatan aset tersebut,” ujarnya.
Atas persoalan itu, pihak kuasa hukum memberikan tenggat waktu hingga Kamis pekan depan untuk membuka ruang mediasi bersama seluruh pihak terkait. Mediasi sebelumnya, kata dia, hanya dilakukan antara ahli waris dan pemerintah desa tanpa melibatkan kuasa hukum.
Jika tidak ditemukan titik temu, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Untuk langkah awal, mereka berencana melaporkan dugaan tindak pidana terkait penjualan hak atas tanah milik orang lain. Meski demikian, pihak yang diduga terlibat masih perlu ditelusuri melalui proses hukum.
Terpisah, Kepala Desa Mumbul Sari, Mujtahidin mengatakan, pemerintah desa tidak dapat mengambil keputusan sepihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan sejarah kepemilikan dan penggunaan lahan sejak pemerintahan desa terdahulu.
Dia mengaku telah memfasilitasi pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sejumlah mantan kepala desa yang dinilai mengetahui riwayat pembangunan kantor desa tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah desa hanya memegang dokumen pengamanan aset, sementara sertifikat kepemilikan atas lokasi kantor desa belum dapat diterbitkan. Bahkan, proses pengurusan sertifikat yang pernah dilakukan disebut selalu menemui kendala.
“Kalau ditanya alas hak, kantor desa ini belum memiliki sertifikat. Setiap kami ingin mengurus sertifikat, selalu mentok. Kami hanya memegang surat pengamanan aset,” jelasnya.
Mujtahidin menambahkan, berdasarkan data yang disampaikan pihak provinsi, terdapat sekitar 28 hektare lahan yang diklaim sebagai aset Pemprov NTB di wilayah Mumbul Sari. Namun, kejelasan batas dan status lahan yang menjadi lokasi kantor desa masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut.
Dia berharap persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Salah satu opsi yang sempat dibicarakan dalam pertemuan sebelumnya adalah kemungkinan tukar guling lahan, tetapi hal itu masih sebatas pembahasan dan belum menjadi keputusan.
“Harapan saya persoalan ini bisa clear. Siapa pun kepala desa nantinya bisa menjalankan pemerintahan dengan tenang tanpa terus dibayangi persoalan sengketa tanah,” katanya.
Mujtahidin menegaskan dirinya siap memberikan keterangan apabila persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum. Dia juga menyatakan pemerintah desa akan tetap berupaya mengamankan bangunan kantor desa sebagai fasilitas pelayanan pemerintahan. (gii/*)



