kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) menargetkan penerimaan retribusi sektor pariwisata sebesar Rp 16 miliar pada tahun 2026. Hingga akhir triwulan I, realisasi pendapatan baru mencapai Rp 1,8 miliar atau sekitar 11 persen dari target tahunan.
Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresna Astuti mengakui kondisi sektor wisata pada awal tahun belum sepenuhnya pulih. Namun, pihaknya optimistis pendapatan akan meningkat signifikan mulai pertengahan tahun seiring tren positif pemesanan wisata di kawasan tiga gili.
“Awal tahun memang belum sepenuhnya kondusif, tetapi melihat data reservasi atau booking dari teman-teman pelaku wisata di tiga gili, progresnya mulai membaik. Kami berharap mulai Juni kondisi sudah stabil dan memasuki periode puncak kunjungan wisatawan,” ujar Dende, Rabu (06/05/2026).
Optimisme tersebut didorong tingginya minat wisatawan terhadap destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan retribusi wisata di KLU.
Untuk mengoptimalkan target, Dispar KLU memperketat sistem pemungutan retribusi melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yakni Akacindo dan PT Easybook Indonesia. Evaluasi juga terus dilakukan terhadap penerapan sistem e-ticketing yang terintegrasi dengan tiket penyeberangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan, terutama dari jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang kerap dimanfaatkan wisatawan masuk tanpa melalui sistem pembayaran resmi.
“Potensi kebocoran memang ada di sejumlah jalur di sepanjang Pulau Lombok. Saya sudah meminta PT Easybook menempatkan personel di titik-titik strategis agar tidak ada wisatawan yang lolos dari kewajiban membayar retribusi,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Dispar KLU juga mengusulkan pembangunan akses pintu masuk khusus menuju Gili Trawangan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung sistem penarikan retribusi yang lebih tertib dan terintegrasi.
Usulan pembangunan akses tersebut telah mendapat persetujuan dari KUB Syahbandar dan pihak KKP. Namun, realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran daerah sehingga Dispar membuka peluang kerja sama pendanaan dengan pihak ketiga maupun perbankan.
“Kalau kemampuan keuangan daerah terbatas, kami sedang menjajaki komunikasi dengan mitra swasta dan perbankan agar pembangunan akses ini tetap bisa berjalan. Target kami ke depan semua transaksi retribusi bisa menggunakan full e-ticketing secara mandiri,” imbuh Dende.
Di sisi lain, pengembangan destinasi wisata daratan juga terus digenjot untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Desa Wisata Senaru pada tahun sebelumnya tercatat mampu menyumbang sekitar Rp 1 miliar bagi pendapatan daerah.
Saat ini, Dispar KLU tengah mempercepat legalitas dan peningkatan fasilitas di sejumlah destinasi lain, seperti Pantai Impos di Kecamatan Tanjung serta Desa Wisata Genggelang di Kecamatan Gangga.
Menurut Dende, seluruh destinasi wisata di Lombok Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara legal, terukur, dan berkelanjutan.
“Tantangan di destinasi daratan seperti Pantai Impos adalah dominasi wisatawan lokal yang kadang merasa sebagai tuan rumah, sehingga penarikan retribusi perlu pendekatan khusus. Tapi komitmen kami jelas, semua destinasi harus berkontribusi terhadap PAD secara legal dan terukur,” tutupnya. (gii/*)
