kicknews.today – Kelangkaan gas LPG di Lombok Timur masih berlangsung hingga kini, masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Hal itu memicu Organisasi Masyarakat (Ormas) dari Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) yang dihadiri puluhan massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur pada Senin (20/4/2026).
Mereka menuntut oknum-oknum yang ditemukan menimbun gas LPG 3 kg untuk ditindak tegas. Serta pertanyakan lambannya penangangan oleh pemerintah Daerah sehingga gas LPG 3 kg belum stabil.
Koordinator Lapangan, Eko Rahadi, SH meminta Bupati Lombok Timur untuk benar-benar mendengar jeritan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang hingga saat ini belum juga teratasi. Kondisi ini sudah berlangsung hampir satu bulan dan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada ketersediaan gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Di sisi lain, kami juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perdagangan. Pasalnya, meskipun harga eceran tertinggi (HET) telah ditetapkan sebesar Rp18.000, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pengecer yang menjual hingga mencapai Rp30.000 per tabung. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan dan pengendalian distribusi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Sementara Koordinator Umum (Kordum) Lalu Anugrah Bayu Adi mengatakan, kelangkaan gas LPG bukan menjadi persoalan utama bagi mereka. Namun yang menjadi perhatian serius adalah adanya pernyataan dari Dinas Perdagangan yang menyebutkan bahwa kuota LPG untuk Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi aman.
“Faktanya, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas, bahkan kelangkaan telah berlangsung cukup lama. Alasan yang kemudian muncul, seperti banyaknya penggunaan oleh usaha kandang ayam, tidak seharusnya dijadikan pembenaran atas kondisi yang terjadi saat ini,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Hadi Fathurrahman, S.Sos., M.Ap. menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Lombok Timur atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait keterlambatan pasokan LPG 3 kg.
“Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak Pertamina, dalam hal ini Manager Pertamina Express Ampenan, Bapak Tomi. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa terjadi keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh mundurnya jadwal sandar kapal pengangkut LPG sekitar tiga jam,” tegasnya
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs.M.Juaini Taofik, M.AP mewakili Bupati Lombok Timur, menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah rekan-rekan massa aksi merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Pada saat yang sama, Bupati Lombok Timur tidak dapat hadir secara langsung karena sedang memimpin rapat bersama para pelaku usaha yang menggunakan gas LPG, khususnya pengusaha kandang ayam yang hingga kini masih memanfaatkan LPG 3 kg. Perlu kami sampaikan bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap gas tersebut, sehingga diperlukan penataan yang adil dan bijak dalam distribusinya,” pungkasnya. (cit)
