kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (05/03/2026). Musrenbang ini mengusung tema “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) KLU, angka kemiskinan pada 2025 turun 3,22 persen, dari 23,96 persen pada 2024 menjadi 20,74 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan mulai berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Tema yang diusung tahun ini menegaskan komitmen kita bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Dia menegaskan, penguatan kualitas hidup harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi desa dan UMKM, peningkatan PAD dan PADes, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan kebencanaan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang musyawarah produktif untuk menghasilkan program prioritas yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Bapprida KLU, Ir. Hermanto dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, potensi, serta penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
“Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa dan kecamatan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sasaran utama kegiatan ini adalah terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan, teridentifikasinya prioritas program tahun anggaran 2027, serta munculnya inovasi desa yang mampu meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik. Hasil akhir forum ini akan menjadi dokumen RKPD sebagai pedoman pembangunan tahunan daerah.
Sementara, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Nusa Tenggara Barat (NTB), Firmansyah menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan hingga 20 tahun ke depan.
Dia menilai tema yang diusung KLU selaras dengan arah pembangunan Provinsi NTB, khususnya terkait pengelolaan sampah dan program desa berdaya yang difokuskan pada Desa Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin. Firmansyah juga mendorong dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“Forum ini harus melahirkan kesepakatan bersama mengenai usulan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (gii/*)
