kicknews.today – Belakangan ini, pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus yang mencuat, mulai dari dugaan menu tidak layak konsumsi hingga persoalan distribusi, memantik pertanyaan masyarakat terkait sistem pengelolaan program tersebut di daerah.
Menindaklanjuti hal itu, LSM Kasta NTB DPD KLU menggelar audiensi dengan DPRD Lombok Utara pada Selasa (03/03/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Satgas MBG KLU H. Rusdi, Kepala Dinas Kesehatan KLU dr. Lalu Bahrudin, serta Ketua Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Lombok Utara, Adi Pratama.
Dalam forum tersebut, Kasta NTB menyampaikan lima poin tuntutan yang disebut telah disetujui DPRD dan diharapkan segera ditindaklanjuti.
Sekretaris Kasta DPD KLU, Anam Khan menegaskan bahwa pembentukan tim evaluasi kerja menjadi poin utama. Tim ini diusulkan melibatkan berbagai unsur, termasuk LSM, guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.
“Ada lima poin tuntutan kami dan diiyakan oleh DPR. Ini harus ada tindak lanjutnya mengingat MBG di KLU banyak disorot masyarakat,” ujarnya.
Selain pembentukan tim evaluasi, Kasta juga meminta agar dapur penyedia MBG yang melakukan kesalahan berulang dapat ditindak tegas. Bahkan, pihaknya menyatakan tidak segan melaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat maupun aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran serius.
Poin ketiga, SPPG diminta segera mengakomodir sekolah-sekolah yang belum menerima manfaat MBG, termasuk SDN 4 Sokong di Dusun Mengkudu. Sementara poin keempat dan kelima menekankan agar tidak ada lagi penyajian buah busuk serta memastikan tidak terjadi kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi makanan program tersebut.
Anam juga menyoroti dugaan lemahnya pemahaman tugas dan fungsi Satgas MBG di daerah. Menurutnya, mekanisme pelaksanaan SPPG yang langsung terhubung ke BGN pusat membuat peran daerah terkesan formalitas.
“Kalau Satgas, mereka semua bingung tidak tahu apa tugas fungsinya di MBG ini. SPPG langsung direct ke pusat, sehingga daerah yang menjadi objek program justru tidak bisa mengontrol secara optimal,” tegasnya.
Dia juga menyentil peran pengawasan DPRD yang dinilai belum maksimal dalam mengungkap temuan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, Hakkamah menyatakan bahwa hasil audiensi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menjadi komitmen bersama. Ia menegaskan pentingnya pengawasan kolektif agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi siswa.
“Kami pimpinan dewan dan Komisi III berharap pelayanan harus sesuai SOP. Makanan yang disajikan wajib steril dan higienis. Ini menjadi ujung tombak agar penerima manfaat mendapatkan program dengan baik,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
Dia juga menambahkan bahwa seluruh pihak perlu mengawal progres pembangunan dapur serta memastikan keterlibatan mitra secara terbuka dan merata, sesuai arahan Presiden agar program ini berdampak luas bagi masyarakat. (gii/*)
