kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di NTB, termasuk Sekotong, Lombok Barat, serta beberapa desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, yang terkena banjir pada Selasa malam (13/1/2026).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin mengatakan anggaran tersebut disiapkan atas arahan langsung Gubernur NTB dan akan difokuskan untuk kebutuhan mendesak yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.
“Tadi kita rapat, kita undang kabupaten/kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa aja, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui BTT, belanja tidak terduga itu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, dana Rp16 miliar itu akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik yang mendesak dan perbaikan infrastruktur vital, seperti jembatan putus dan akses jalan yang menghubungkan wilayah terdampak.
“Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan,” katanya.
Sadimin menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah yang saat ini terdampak bencana, yakni Kabupaten Dompu, Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
“Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota,” jelasnya.
Terkait total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak, Sadimin menyebut pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh.
“Kalau estimasi kerugian belum bisa kita sampaikan karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan, baik oleh pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Itu nanti bisa dari BTT juga, makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhannya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangannya,” tuturnya.
Sadimin juga menyoroti banjir berulang kali di wilayah Sekotong yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi. Menurutnya, salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan di kawasan hulu.
“Kalau kita lihat ke atas, tutupan lahannya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan,” terangnya.
Ia menekankan perlunya perubahan perilaku dan kesadaran bersama, terutama dari warga setempat dalam menjaga lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah,” pungkasnya. (wii)
