kicknews.today – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhammad Iqbal membahas Sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di daerahnya, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Seperti tingginya angka putus sekolah hingga banyaknya ruang kelas yang rusak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan para kepala daerah se-NTB di Mataram (21/10/2025).
“Bagi kami di NTB pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur Iqbal.
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB, memaparkan jumlah SMA/SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa. Namun terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Selain sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
“Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” tandasnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengatakan masalah-masalah yang dihadapi NTB di bidang pendidikan bisa diselesaikan jika kolaborasi antara pusat dan daerah bisa sejalan.
Dirinya juga menyinggung soal data pendidikan, menurutnya banyak data di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga ia mendorong langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam memperbaiki sistem pendidikan, agar terwujudnya pendidikan yang merata dan berbasis data akurat.
“Masalah utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada keakuratan kualitas pendidikan. Banyak hal di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi lapangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kami mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi, agar setiap kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan Kemendikdasmen saat ini tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan. Tahun depan program ini diperluas dengan dukungan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa, untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tegasnya.
Rakor tersebut, menandai langkah nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta modernisasi sarana pendidikan di NTB. (wii)
