kicknews.today – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (01/09/2025).
Mereka membawa sederet tuntutan terkait persoalan daerah, salah satunya menolak pembangunan dermaga di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan yang dinilai merugikan masyarakat.
Perwakilan massa aksi, Wiramaya Arnadi menyebutkan ada sembilan tuntutan utama yang disuarakan, antara lain: evaluasi kinerja DPRD KLU, pengesahan RUU perampasan aset, pembongkaran dermaga di Dusun Selengen, peningkatan kesejahteraan buruh, tani, nelayan, serta percepatan pengadaan penerangan jalan umum (PJU).
“Selain itu kami meminta DPRD lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, mendesak Kapolres mengusut tuntas tindakan represif terhadap pejuang demokrasi, menolak kenaikan tunjangan DPR-RI, dan menolak kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Lombok Utara,” tegas Wiramaya.
Ia menambahkan, pembangunan dermaga Selengen dianggap bermasalah karena tidak melibatkan masyarakat lokal serta diduga belum memenuhi aspek perizinan.
“Banyak sopir dump truck di sini hanya jadi penonton. Kami minta proyek dihentikan sampai semuanya klir agar tidak ada monopoli kepentingan,” katanya.
Massa aksi akhirnya ditemui langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri yang berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia bahkan memastikan pemerintah bersama DPRD akan segera turun meninjau lokasi proyek.
“Hari ini kita tutup sementara proyek dermaga Selengen dengan menghadirkan DPRD dan masyarakat. Kalau memang merugikan warga, kita hentikan dulu. Aspirasi masyarakat pasti kami perhatikan,” jelas Kusmalahadi.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti beberapa tuntutan yang disampaikan massa. Ia menegaskan pembangunan PJU akan dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2026, termasuk pembangunan gapura batas wilayah yang juga sudah dialokasikan.
“Untuk PJU sudah kita sepakati, tahap awal akan dibangun di Malaka. Tuntutan masyarakat lainnya bisa kita diskusikan, yang penting disampaikan dengan cara baik. Kami pastikan dewan akan lebih responsif ke depan,” ujarnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan berakhir damai setelah massa mendapat jawaban dari pemerintah dan DPRD. Sebagai simbol hidupnya demokrasi di Lombok Utara, massa aksi bersama Wabup dan sejumlah anggota dewan kemudian melakukan tabur bunga di depan kantor DPRD.
Aksi tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun daerah dengan semangat Tioq Tata Tunaq. (gii)
