kicknews.today – Kemiskinan ekstrem di wilayah nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Oleh sebab itu Pemprov NTB melalui Dinas Kominfotik Provinsi NTB membuka sebuah ruang dialog produktif melalui konferensi pers yang bertajuk “Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB” di Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital, Rabu (18/06/2025).
Konferensi pers ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kondisi kritis kemiskinan ekstrem yang mencapai 2,04 persen dari total populasi NTB.
Dalam paparannya, mantan Wakil Gubernur periode 2008-2013, Ir. H. Badrul Munir, M.M membongkar formula sukses pengentasan kemiskinan pada era kepemimpinannya bersama dengan TGB yang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 6,56 persen dalam kurun waktu lima tahun, yang merupakan capaian tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Diantaranya menekankan pentingnya konsistensi dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Termasuk dilakukannya pemetaan wilayah miskin secara mendetail.
”NTB memiliki banyak sumber daya, kuncinya adalah integrasi program dan kemauan politik yang kuat. Tidak cukup hanya data, tetapi harus ada tindakan nyata di lapangan,” tegas Badrul Munir.
Ia juga mengungkapkan strategi jitu yang pernah diterapkan pada masa kepemimpinannya yakni, melalui dua pendekatan.
”Implementasinya dari dua pendekatan dan empat klaster. Dua pendekatan tersebut adalah Pendekatan Kawasan yaitu kabupaten, kota, dan desa; serta Pendekatan Komoditi yang dikenal dengan program PIJAR (Sapi Jagung dan Rumput Laut),” terangnya.
Sementara itu, Kepala Pusat penelitian kependudukan dan pembangunan universitas Mataram, H Mansur Afifi menggarisbawahi bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya transformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok paling bawah.
Pengentasan Kemiskinan mesti melihat penanganan dari sejarahnya. Pengentasan kemiskinan, kini dilakukan dengan pola peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selain pengurangan beban masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
”Kemiskinan ekstrem itu soal keadilan; negara dan daerah harus hadir dalam bentuk anggaran, program afirmatif, dan monitoring yang ketat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus melalui tiga pendekatan fundamental: peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban hidup, dan eliminasi kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh Bappeda NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem ini dengan mengacu Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yakni dengan menerapkan tiga strategi, yaitu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Menurunkan beban pengeluaran dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta menyinergikan kebijakan lintas sektor, termasuk pendataan terpadu, penguatan basis UMKM, ketahanan pangan, dan pengentasan kawasan kumuh.
Iskandar juga menyampaikan bahwa data kemiskinan ekstrem sudah dipetakan secara by name by adress dan akan menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran.
Pemerintah provinsi telah berhasil memetakan seluruh 119.000 warga miskin ekstrem secara digital dengan sistem “by name by address” yang akurat.
“Data kemiskinan ekstrem 2,04 persen dengan jumlah 119.000 orang ini sudah dipetakan di setiap kabupaten dan sudah memiliki data by name by address. Tertinggi berada di Kabupaten Lombok Utara, by name by addres ini sudah ada di Bappeda. Ini menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran,” tegas Iskandar.
Dalam Acara ini juga mempertemukan para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Acara konfrensi pers ini juga menjadi wadah refleksi bagi publik untuk melihat sejauh mana kebijakan pembangunan daerah. Dengan kolaborasi lintas sektor dan generasi pemimpin, NTB akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia. (wii)
